JAKARTA – Merujuk pada data yang dipaparkan Global Enterpreneurship Index bahwa negara maju memiliki jumlah wirausaha rata-rata mencapai 14 persen dari jumlah penduduknya. Namun sayangnya jumlah tersebut sangat berbanding terbalik dengan yang dialami oleh Indonesia. Menempati posisi terendah di kawasan Asia Tenggara, wirausahawan Indonesia hanya sebesar 3,1 persen dari jumlah penduduk secara keseluruhan.
Ini menjadi sebuah pekerjaan rumah besar dalam menumbuhkembangkan wirausahawan agar mampu bersaing di negara ASEAN dan bahkan negara maju.
Kenyataan inilah yang sedikit banyak melatarbelakangi Dr. Anis Byarwati selaku anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jakarta Timur saat menyampaikan materinya pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan “Potensi Kemandirian Ekonomi Masyarakat Sebagai Kontribusi Peningkatan Ekonomi Nasional” di Park Hotel Cawang, Jakarta Timur (9/03/2023) yang diinisiasi oleh Yayasan Shaliza Sinergi Indonesia bekerjasama dengan Bank Indonesia.
Dalam paparannya Anis menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya angka wirausaha banyak dipicu dari pola pikir masyarakat untuk lebih mencari pekerjaan. Selain itu rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku wirausaha, dan kendala mengakses modal. Ditambah, regulasi yang belum mampu mengatasi persoalan yang menghambat perkembangan dunia wirausaha.
Anis sangat mendukung upaya untuk memasifkan program Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan bersama Bank Idonesia dengan adanya pelatihan dan sosialisasi yang menyeluruh kepada para pelaku usaha. Ia memandang perlu adanya dukungan kebijakan dari pemerintah yang berperan aktif maupun stakeholder terkait, antara lain lewat adanya basis tunggal UMKM dan data berbasis jenis kelamin, agar memudahkan pemerintah maupun swasta dalam menargetkan bantuan kepada wirausaha perempuan.
“Dari laporan United Nations Development Programe (UNDP) menemukan bahwa usaha yang dikelola perempuan lebih mampu bertahan daripada laki-laki saat pandemi lalu, 47 persen wirausaha wanita menggunakan penjualan online. Ini baik untuk pertumbuhan ekonomi digital jika dikawal dengan baik” pungkas politisi senior PKS yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).
Sebelumnya dikesempatan yang sama, Dr. Arlyana Abubakar, Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta menyebutkan saat ini terdapat 64,2 juta UMKM berkontribusi terhadap PDB mencapai 61,07 persen.
Dirinya melihat 77,7 persen masalah UMKM adalah memiliki kendala dalam pemasaran. Terutama yang bersifat pemasaran online. “Kami ingin supaya digitalisasi lebih optimal. Tak hanya sekadar alat komunikasi, tapi juga untuk melakukan bisnis. Juga kita dorong kemudian menggunakan digitalisasi pembayaran,” ujarnya.
Dalam FGD yang dihadirkan secara hangat tersebut turut hadir Gatot Setiawan dari Bidang Perkonomian Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, Ir. Hairul Hidayat Ketua Dewan Kota Jakarta Timur, Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Timur Ikrar Aulia Agustianto, M.Si, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Rudi Hananto./ JOURNEY OF INDONESIA
