JAKARTA – Ketegangan geopolitik global yang melibatkan konflik di Timur Tengah kini memberikan tekanan nyata terhadap postur anggaran negara. Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyatakan kesepakatannya terhadap langkah mitigasi yang dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah membuka peluang untuk melakukan penyesuaian besar-besaran, termasuk memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menunda sejumlah proyek infrastruktur bersifat multi-years demi memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tidak melampaui batas aman 3 persen.
Langkah ini dipandang sebagai pilihan rasional di tengah ancaman kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipicu eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Berdasarkan hasil simulasi risiko atau stress test yang dilakukan pemerintah, rata-rata harga minyak dunia berpotensi menyentuh angka 92 dollar AS per barel. Kondisi tersebut memaksa otoritas fiskal untuk bergerak cepat guna mengantisipasi pelebaran defisit yang melampaui target awal sebesar 2,69 persen.
Anis Byarwati menyoroti bahwa kondisi defisit saat ini memang berada pada level yang perlu diwaspadai secara serius. “Defisit APBN kita memang sudah semakin mengkuatirkan, defisit APBN 2025 sebesar 2,96% saja merupakan yang tertinggi paska era reformasi, dengan mengecualikan pandemi,” ujarnya di sela-sela reses anggota DPR RI di Jakarta pada awal Juli ini. Menurutnya, potensi kerawanan fiskal tidak hanya datang dari faktor eksternal, tetapi juga dari target pendapatan dalam negeri yang dianggap terlalu agresif.
Analisis dari legislator PKS ini menunjukkan adanya celah risiko pada asumsi pertumbuhan penerimaan perpajakan dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar 21,5 persen. Angka tersebut dinilai jauh melampaui tingkat pertumbuhan natural yang biasanya berada di kisaran 7,5 persen. “Tetapi dari asumsi pertumbuhan penerimaan perpajakan APBN 2026 dipatok telampau tinggi sebesar 21,5%, lebih tinggi dari asumsi tingkat pertumbuhan natural sekitar 7,5%, maka ada potensi pendapatan negara akan sulit mencapai target dan defisit APBN 2026 berpotensi melebihi 3 %, karena target penerimaan pajak meleset” katanya.
Terkait program Makan Bergizi Gratis, opsi pemangkasan dinilai cukup masuk akal mengingat beban anggarannya yang mencapai Rp 335 triliun. Besarnya alokasi ini sebelumnya juga telah mendapatkan sorotan tajam dari lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings dan Moody’s Investor Service. Kedua lembaga tersebut memberikan peringatan senada mengenai risiko tekanan belanja negara yang dapat memperlebar defisit fiskal Indonesia di masa depan.
Anis mengingatkan pemerintah bahwa setiap kebijakan yang diambil harus meminimalisir dampak langsung terhadap masyarakat luas. Ia menilai penyesuaian pada program pemerintah jauh lebih bijak dibandingkan menaikkan harga-harga yang diatur pemerintah atau administered prices.
“Menaikan administered price (harga yang diatur pemerintah), seperti BBM, LPG, atau listrik akan semakin menekan dan menurunkan daya beli masyarakat yang belum pulih, sehingga pilihan memangkas atau penyesuaian program diyakini lebih rasional seperti memangkas anggaran program MBG dan menunda sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multi-years,” paparnya./ JOURNEY OF INDONESIA | iBonk
