JAKARTA – Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) mendapat sorotan dalam rapat Komisi XI DPR RI yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (19/2/2025). Rapat tersebut membahas laporan kinerja LPDP tahun 2024 serta rencana kerja tahun 2025. Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap penerima Beasiswa Afirmasi sebagai bagian dari pemerataan akses pendidikan di Indonesia.
Dalam tanggapannya, Anis menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 telah mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN setiap tahunnya. Sebagian dari dana tersebut dikelola oleh LPDP untuk mendukung pendidikan nasional. Ia menyoroti bahwa misi utama LPDP adalah memastikan penggunaan anggaran ini sesuai dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada kelompok yang membutuhkan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya dapat diakses oleh mereka yang berasal dari keluarga mampu. Menurutnya, LPDP memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa beasiswa juga menjangkau anak-anak dari daerah tertinggal, khususnya di luar Pulau Jawa. Ia menegaskan bahwa kesenjangan dalam akses pendidikan harus diminimalisir agar setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama.
Anis juga menyoroti program Beasiswa Afirmasi yang mencakup Beasiswa Putra-Putri Papua, Beasiswa Daerah Afirmasi, dan Beasiswa Prasejahtera. Ia menilai bahwa program ini harus terus menjadi prioritas tahunan.
“Mereka juga anak-anak Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi. Jangan sampai beasiswa ini justru lebih banyak dinikmati oleh mereka yang sebenarnya sudah memiliki akses pendidikan yang baik,” ujar Anis Byarwati.
Selain daerah afirmasi, Anis menekankan perlunya perhatian lebih terhadap santri dari kalangan pesantren yang sering kali kesulitan mendapatkan beasiswa karena ketatnya persyaratan. Ia menilai bahwa aturan yang ditetapkan LPDP kerap lebih mudah dipenuhi oleh mereka yang sudah memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Oleh sebab itu, ia mendorong adanya kebijakan khusus yang lebih fleksibel dalam program Beasiswa Afirmasi guna memastikan bahwa kesempatan pendidikan benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan adanya kebijakan yang lebih inklusif, Anis berharap LPDP dapat semakin memperkuat misinya dalam mendukung pendidikan nasional yang lebih merata. Pemerataan pendidikan, menurutnya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan sumber daya manusia unggul di masa depan./ JOURNEY OF INDONESIA | Ismed Nompo
