JAKARTA — Di tengah upaya pemerintah memodernisasi sistem perpajakan melalui Coretax, sebuah peringatan muncul dari Senayan. Teknologi secanggih apa pun dinilai tidak akan bermakna banyak jika gagal menyentuh celah-celah gelap ekonomi bawah tanah atau shadow economy yang selama ini luput dari radar negara.
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, memandang bahwa transformasi digital perpajakan bukan sekadar soal migrasi data ke sistem baru. Baginya, indikator keberhasilan Coretax dan Compliance Risk Management (CRM) adalah sejauh mana sistem ini mampu memperkecil jurang ketimpangan pajak (tax gap) secara nyata dan adil. “Modernisasi sistem perpajakan tidak boleh berhenti pada aspek teknologi semata, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan fiskal dengan memperluas basis pajak secara nyata,” ujar Anis dalam sebuah evaluasi di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Hingga Maret 2026, tercatat sudah ada 17 juta aktivitas dalam sistem Coretax. Namun, angka ini tidak lantas membuat Anis bernapas lega. Ia mengingatkan pemerintah agar tetap waspada terhadap kendala teknis di lapangan. Stabilitas sistem dan kemudahan penggunaan adalah harga mati agar semangat reformasi ini tidak justru menjadi beban administratif baru bagi wajib pajak maupun pelaku usaha.
Persoalan menjadi kian mendesak jika melihat proyeksi dari Fitch Ratings. Lembaga pemeringkat internasional itu memperkirakan rasio pendapatan pemerintah Indonesia hanya akan berada di kisaran 13,3 persen pada periode 2026–2027. Angka ini masih tertinggal jauh di bawah rata-rata negara dengan peringkat kredit BBB lainnya. Bahkan, prospek peringkat utang Indonesia yang sempat direvisi menjadi negatif menjadi alarm keras akan potensi melebarnya defisit anggaran hingga 2,9 persen dari PDB.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, muncul rekomendasi dari Bank Dunia untuk menyesuaikan ambang batas PPN serta PPh Badan. Menanggapi hal ini, Anis meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru. Ia menekankan pentingnya melihat daya tahan ekonomi domestik, terutama para pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. “Pendekatan reformasi pajak tidak bisa bersifat one size fits all. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan stabilitas ekonomi nasional,” jelas Anis.
Ia menegaskan bahwa langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak harus dilakukan secara berimbang. Fokus utama seharusnya bukan sekadar mengejar target angka jangka pendek, melainkan membangun kepatuhan sukarela melalui kebijakan yang inklusif.
Bagi Fraksi PKS, reformasi perpajakan adalah jalan menuju kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, penguatan fondasi ekonomi melalui partisipasi sektor formal yang lebih luas menjadi kunci utama untuk menjawab tantangan struktural yang selama ini menghambat pertumbuhan. “Reformasi perpajakan harus diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi, bukan sekadar mengejar target jangka pendek,” pungkasnya./ JOURNEY OF INDONESIA | Morteza
