JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti kondisi perekonomian nasional yang dinilai menghadapi tantangan serius setelah Bank Indonesia (BI) melaporkan penurunan dua indikator penting, yakni Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK).
Menurut Anis, pelemahan kedua indeks ini harus segera direspons pemerintah karena erat kaitannya dengan daya beli masyarakat serta arah pemulihan ekonomi nasional. “Menurunnya optimisme terhadap pekerjaan berpotensi menekan konsumsi rumah tangga, karena masyarakat akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Jika berlanjut, hal ini dapat melemahkan permintaan domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional,” ujar Anis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Bank Indonesia dalam laporannya pada 10 September 2025 menyebutkan bahwa IKLK pada Agustus tercatat di angka 93,2. Angka ini menempatkan IKLK di bawah level 100 atau zona pesimis selama empat bulan berturut-turut sejak Mei 2025. Kondisi ini, kata Anis, menunjukkan masyarakat semakin khawatir terhadap ketersediaan lapangan kerja. Padahal, ketersediaan pekerjaan menjadi salah satu penopang utama konsumsi rumah tangga yang menggerakkan roda ekonomi.
Selain IKLK, BI juga mencatat penurunan Indeks Keyakinan Konsumen pada Agustus 2025. IKK turun menjadi 117,2 dari posisi 118,1 pada Juli. Meski angka tersebut masih di zona optimis karena berada di atas 100, penurunannya dinilai signifikan. “Angka 117,2 adalah yang terendah sejak September 2022 atau hampir tiga tahun terakhir. Eksekutif perlu merespons penurunan IKK ini karena berkaitan langsung dengan pola belanja masyarakat,” kata Anggota Komisi XI DPR RI itu.
Anis menekankan pentingnya langkah strategis dari Menteri Keuangan yang baru untuk memperkuat konsumsi masyarakat. Ia menilai, meningkatnya konsumsi dapat mendorong investasi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. “Salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ide ini sudah pernah kami sampaikan dua tahun lalu. Kebijakan tersebut berpotensi mendorong perekonomian sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” paparnya.
Selain itu, lanjut Anis, pemerintah juga bisa mengeluarkan kebijakan fiskal ekspansif. Bentuknya bisa berupa subsidi, pemotongan pajak, maupun penyaluran bantuan tunai langsung (cash transfer). “Langkah-langkah itu akan memperkuat optimisme konsumen dan membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya./ JOURNEY OF INDONESIA | iBonk
