JAKARTA – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati menyoroti penurunan daya beli masyarakat berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, deflasi yang terjadi selama tiga bulan berturut-turut mengindikasikan kondisi ini. “Deflasi bisa menjadi sinyal bahaya karena menunjukkan melemahnya daya beli masyarakat, yang juga tercermin dari penurunan pertumbuhan tahunan simpanan di bank dari 7,8% menjadi hanya 4,1%, terutama pada tabungan di bawah Rp100 juta,” ungkap Anis di Jakarta, pada 9 Agustus 2024.
Dirinya juga menjelaskan bahwa turunnya daya beli berdampak pada pendapatan negara, termasuk penurunan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan setoran pajak dari sektor perdagangan. “Penurunan daya beli masyarakat berpotensi menurunkan laba industri dan perusahaan, sehingga negara pun turut dirugikan,” tambah anggota Komisi XI DPR RI tersebut.
Anggota Komisi XI DPR RI ini juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa penurunan daya beli yang berkepanjangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan. “Pemerintah harus lebih waspada terhadap situasi ini dan tidak boleh lengah. Penurunan daya beli, yang juga terlihat dari meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tidak boleh diabaikan. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah pengangguran masih mencapai 7,2 juta jiwa,” tegasnya.
Sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI, dirinya menambahkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia masih menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. “Selain itu, angka PHK pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 32.064 orang, naik 21,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ini mengindikasikan pelemahan ekonomi,” jelas Anis Byarwati.
Legislator PKS ini juga mendesak pemerintah untuk terus menjaga daya beli masyarakat melalui instrumen fiskal, terutama bagi kelompok menengah yang belum mendapatkan perlindungan sosial. “Pemerintah juga perlu meningkatkan investasi, khususnya yang berkualitas dan di sektor padat karya, karena selama ini Indonesia belum mendapatkan banyak investasi berkualitas,” katanya.
Anis pun menyoroti penurunan jumlah kelas menengah pada akhir pemerintahan Joko Widodo, yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. “Jika pemerintahan ini tidak berakhir dengan baik, maka akan mewariskan beban fiskal yang semakin berat. Anjloknya daya beli akan memengaruhi rasio pajak terhadap PDB, sehingga menyulitkan pemerintahan yang baru,” tutupnya./ JOURNEY OF INDONESIA | iBonk
