Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar acara Penguatan Pranata Adat dan Budaya untuk perdamaian di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Acara ini berlangsung selama tiga hari pada tanggal 14-16 Agustus 2019. Kegiatan ini diawali dengan Festival Pranata Adat dan Budaya, lalu dilanjutkan dengan kegiatan Forum Perdamaian yang diikuti peserta dari unsur Forkopimda, FKUB, Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Camat, Kepala Desa, Babinsa, Babinkamtibmas dan Pendamping Desa pada tanggal 15 Agustus 2019. Kegiatan yang berlangsung dengan meriah ini mungusung tema: “Adat dan Budaya Desa Membangun Perdamaian Indonesia ”.

Kabupaten Lombok Barat merupakan 1 dari 24 daerah yang menjadi lokus Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu) Kemendes PDTT dalam bidang penanganan konflik sosial tahun 2019 ini, kegiatan yang sama telah dilaksanakan sejak bulan Maret hingga Juli adalah Kabupaten Buru, Nagekeo, Jeneponto, Sumbawa, Parigi Moutong, Malaka, Situbondo, Halmahera Barat, Bima, Seram Bagian Barat, Lombok Tengah, Dompu dan yang terakhir diadakan yakni di Ende, Nusa Tenggara Timur.

Salah satu pementasan tari dalam festival pranata adat dan budaya untuk indonesia damai Lombok Barat IstSalah satu pementasan tari dalam festival pranata adat dan budaya untuk indonesia damai Lombok Barat (Ist)

Menurut Hasrul Edyar. S.Sos. MAP (Direktur Penanganan Daerah Pasca konflik Ditjen PDTU) rangkaian kegiatan di berbagai wilayah ini sudah digelar oleh Kemendesa PDTT sejak 2015 silam. “Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan perdamaian di Indonesia yang berbasiskan pada nilai-nilai keragaman bangsa dan budaya setempat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,” ujar Direktur PDPK tersebut dalam siaran persnya pada Kamis (15/8/2019).

Hasrul Edyar juga menyebutkan bahwa Ia sangat bangga dengan Pemerintah Daerah Lombok Barat dan masyarakatnya yang hidup rukun, damai bergandengan tangan dalam menjaga perdamaian di Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya, keberhasilan Pemerintah daerah hingga tingkat Desa dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan tergantung kekompakan dan kerja sama seluruh elemen yang ada di daerah.

"Kabupaten yang luar biasa, karena masyarakatnya walaupun berbeda suku agama dan ras tetapi bersatu hidup dalam kedamaian dan ketentraman dengan adat yang tetap terjaga dalam kehidupan sehari-hari, kami yakin Lombok Barat bisa menjadi barometer Indonesia sebagai kabupaten yang damai. Kami lihat luar biasa hebat kerukunan antar umat beragama di Lombok Barat," lanjutnya.

Ia juga berharap, melalui kegiatan Festival Pranata Adat dan Budaya untuk perdamaian dan Forum Perdamaian ini diharapkan dapat mewujudkan dan mengaktifkan kembali forum diskusi Desa untuk mewujudkan ketahanan sosial maupun ketahanan ekonomi di level terbawah dan mewujudkan Lombok Barat yang Patut, Patuh dan Patju. Sementara itu kegiatan Festival Adat dan Budaya, mengatakan, Kemendesa PDTT berharap melalui rangkaian kegiatan ini, akan memperat kohesi sosial pada akar rumput masyarakat untuk merawat dan terus berkomitmen pada kondisi perdamaian.

“Dalam Forum Perdamaian semua peserta berdiskusi bersama dengan metode analisa konflik untuk menganalisa kemungkinan-kemungkinan penyebab konflik dan sumber utamanya, yang kemudian hasilnya akan dirumuskan bersama untuk melakukan pencegahan dan berbagai langkah tindakan preventif lain untuk penghentian potensi konflik,” ujar Hasrul.

Penandatanganan untuk Indonesia damai IstPenandatanganan untuk Indonesia damai (Ist)

Sedangkan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag M.Si sangat mengapresiasi kegiatan Festival Pranata Adat dan Forum Perdamaian yang digelar oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sangat berterima kasih karena terpilih menjadi salah satu dari 41 Kabupaten yang menjadi lokasi dari Direktorat PDPK.

H. Fauzan Khalid pun menyampaikan saat ini pemerintah kabupaten Lombok Barat sedang membahas Peraturan Bupati tentang rencana “bale mediasi” yang inti dari peraturan ini berisi tentang penyelesaian konflik sosial di tengah masyarakat seperti di desa atau kelurahan tanpa melalui proses pengadilan. Cukup dengan perdamaian antar kedua belah pihak dengan berita acara yang difasilitasi oleh mediator yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dan mempunyai sertifikasi, kemudian dikuatkan dengan akte perdamaian di pengadilan negeri setelah dihadirkan kedua belah pihak.

Sementara itu, Fauzan juga menambahkan bahwa Kegiatan Festival Pranata Adat dan Budaya di Kabupaten Lombok Barat diisi dengan berbagai kegiatan seperti ritual Sorong Serah Aji Krame, Tari Peresean, Tari Perang Topat, Rebaq Jangkih. Selain itu juga dilakukan Ikrar Perdamaian yang dilakukan oleh seluruh tamu yang hadir di Festival Pranata Adat dan Budaya dan juga pameran produk unggulan masyarakat Kabupaten Lombok Barat./ JOURNEY OF INDONESIA

 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pada kali ini menggelar kegiatan Perdamaian di pulau yang mendapat julukan negeri 1000 masjid tepatnya di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 13-15 Juli 2019. Dengan mengangkat tema “Adat dan Budaya Desa membangun Indonesia”.

Acara ini diselenggarakan sebagai wujud keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan yang berbasiskan adat istiadat dan kearifan lokal. Direktorat Penanganan Daerah Pascakonflik, Ditjen PDTu, Kemendes PDTT sebagai inisiator kegiatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dimana, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 ditegaskan bahwa upaya penanganan konflik sosial di Indonesia dilakukan melalui pendekatan pranata adat dan kearifan lokal.

Sugito, S.Sos, MH, selaku Sesditjen Pengembangan Daerah Tertentu Kemendesa dalam penyampaian resmi mengutarakan kegiatan ini adalah upaya mengaktifkan kembali penguatan lembaga kemasyarakatan desa sebagai wahana forum perdamaian desa.

Acara ini juga sekaligus memperkenalkan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat desa Lombok Tengah yang disebut dengan Awik-awik yang merupakan suatu tradisi untuk menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan alam serta antar sesama manusia secara seimbang dalam kerukunan dan kehidupan yang damai dan bersatu di tengah-tengah warga.

"Budaya ini perlu terus di dorong dan diangkat kembali dalam proses pembangunan di desa dan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta suasana hidup rukun dan damai. Tradisi awik-awik ini perlu dilestarikan sebagai bentuk pranata adat lokal dan di jaga sebagai bentuk warisan dari keluhuran dari masa lalu. Terutama untuk meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat dan serta mengangkat kearifan lokal”, ungkap Sugito dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/7/2019).

Sugito juga mengapresiasi banyaknya kehadiran banyaknya stakeholders yang mewujudkan sinergitas pengelolaan konflik dalam menciptakan kerukunan dan perdamaian untuk menjadi pemantik dalam membangun Lombok Tengah. Tak lupa juga, ia mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

"Melalui, pemerintah daerah, khususnya pada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, kami sangat berterima kasih atas kerjasamanya sehingga dipilihnya lokasi Lombok Tengah ini karena memiliki adat yang masih lestari hingga saat ini," tambahnya.

Para individu yang terlibat dalam kegiatan Perdamaian di Praya Kabupaten Lombok Tengah NTB IstPara individu yang terlibat dalam kegiatan Perdamaian di Praya Kabupaten Lombok Tengah NTB (Ist)

"Hal ini tentunya sejalan dengan nawacita yang ke-9 untuk memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan, memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar-warga”, ungkap Sugito.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa melalui musyawarah mufakat yang disepakati bersama, memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses kemasyarakatan di desa. Selain itu juga sebagai wujud dari pengakuan atas rekognisi dan subsidiaritas dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal di desa.

"Acara ini juga sekaligus merupakan rangkaian dari beberapa agenda, diantaranya forum perdamaian desa, revitalisasi sarana olah raga desa, yang dilanjutkan dengan puncak acara berupa festival pranata adat dan budaya untuk perdamaian yang berlangsung secara meriah," ujar Hasrul Edyar, S.Sos, Msi, selaku Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik dan penanggungjawab kegiatan ini yang mendampingi rombongan Ditjen PDTu Kemendesa di Lombok Tengah.

Forum Perdamaian Desa yang dihadiri oleh 45 Kepala DesaKbupaten Lombok Tengah pun berlangsung tertib dan menghasilkan beberapa kesepakatan bersama. Bertempat di Hotel D, diskusi ini menghadirkan para narasumber antara lain Assisten 1 Kabupaten Lombok Tengah, Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik, Sekretaris Kesbangpol Lombok Tengah, Kepala Satpol PP Lombok Tengah, dan Polres Lombok Tengah.

Forum ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali Rumah Mediasi Desa dan Badan Keamanan Desa yang telah dikuatkan melalui Peraturan desa yang merujuk pada Peraturan Gubernur NTB tentang Lembaga Adat Penyelesaian Konflik Sosial. Pertemuan ini menghasilkan 5 kesepakatan diantaranya : Membentuk wadah untuk forum perdamaian desa di kabupaten Lombok Tengah; Penyusunan Perdes se Kabupaten Lombok Tengah tentang Rumah Mediasi Sasak dan Perdes tentang Badan Keamanan Desa; Sosialisasi Peraturan Gubernur NTB tentang Lembaga Adat Penyelesaian Konflik Sosial; Peningkatan/ optimalisasi terhadap forum-forum yang ada di desa secara tersruktur, sistematis dan masif untuk menciptakan perdamaian desa; dan Penyusunan Perdes tentang Miras dan Narkoba.

Kesepakatan ini merupakan hasil diskusi dan kesepatan yang dutandatangani oleh Hasrul Edyar, S.Sos,MSi, Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik, Lalu Wirakampe, S,Sos Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Aknal Afandi, MM, Kasatpol PP Kabupaten Lombok Tengah, H. Amiruddin Polres Kab Lombok Tengah, serta perwakilan Kepala Desa, yaitu Kepala Desa Teratak, Moh. Ipkan, Kepala Desa Bonjeruk, dan Audia Rahman, serta Kepala Desa Sengkol, Satria Wijaya Sarap.

Penandatangan prasasti bantuan oleh Sugito S.Sos MH selaku Sesditjen Pengembangan Daerah Tertentu Kemendesa IstPenandatangan prasasti bantuan oleh Sugito S.Sos MH selaku Sesditjen Pengembangan Daerah Tertentu Kemendesa (Ist)

"Program yang dilaksanakan di Lombok tengah lainnya adalah revitalisasi sarana olah raga lapangan bola volly lokasinya ada di dusun beber barat desa pengenjek kecamatan jonggat yang jaraknya 15 km dari praya," kata Hasrul.

Kegiatan ini ditandai peletakan batu pertama oleh Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik, berturut-turut diikuti oleh Sekda Kab Lombok Tengah, Kadis Olah Raga Lombok Tengah, Camat dan Kepala desa yang dimeriahkan dengan Tarian Adat Bedug Besar, sambutan masyarakat Desa Pengenjek meriah dan luar biasa antusiasnya dan berterima kasih banyak kepada Kemendesa yang telah peduli membantu memperbaiki sarana lapangan bola volly, dalam rangkaian acara peletakan batu pertama ini dilanjutkan dengan pertandingan persahabatan bola volly.

Menurut Ketua Panitia, Lalu Wirakampe, bahwa 3 Kegiatan ini merupakan dana stimulan dari APBN lewat Kemendesa Tahun 2019 ini merupakan hasil kesepakatan antara Pemda Kab Lombok Tengah dengan Kemendesa.

Hal menarik dalam acara yang mengguncang suasana pengunjung yang tumpah ruah dalam festival adat yang diadakan di alun-alun Kabupaten Lombok tengah ini turut dipamerkan produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat sebagai bagian produk inovasi desa seperti kerajinan kain tenun yang masih di buat secara tradisional, makanan produk olahan dan cenderamata daerah yang penjualannya lewat bumdes yang di desa.

Peletakan Batu Pertama Revitalisasi Sarana Olahraga IstPeletakan Batu Pertama Revitalisasi Sarana Olahraga (Ist)

Rangkaian festival ini menampilkan pagelaran Jarietnika dari Sanggar Tari Rahayu serta dimeriahkan beberapa atraksi kesenian seperti pagelaran gendang Mertak Mi, Marawis yang puncak acaranya berupa pernyataan deklarasi damai, yaitu Pernyataan Sikap Bersama dari Majelis Ulama Indonesia dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lombok Tengah. Pernyataan bersama ini dibacakan oleh Ketua MUI Lombok Tengah, Drs. H. Minggre Hamy, adapun poin-poinnya adalah:

1. Menyerukan kepada seluruh masyarakat lombok tengah khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya agar selalu menjaga keharmonisan dan toleransi antar umat beragama dan mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaiakan masalah bersama;
2. Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat dan semua pihak berkewajiban untuk menyampaikan kepada jamaah/komunitasnya masing-masing agar memanfaatkan media sosial secara sehat, arif, baik, bijak dan benar;
3. Pemerintah dan aparat keamanan (TNI, POLRI) senantiasa memberikan rasa aman dan nyaman kepada umat beragama di Kabupaten Lombok Tengah Khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya;
4. MUI dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lombok Tengah akan selalu mendukung dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam upaya menciptakan dan mempertahankan kerukunan umat beragama;
5. Bersama aparat negara dan pemerintah daerah kami akan selalu siap memelihara dan menjaga keamanan, ketertiban, persatuan dan kesatuan di lombok tengahdalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Seyogyanya kegiatan yang dilaksanakan di Lombok Tengah ini, diharapkan dapat berlanjut secara berkesinambungan hingga ke tingkat desa dengan memanfaatkan alokasi dana desa yang ada. Hal ini untuk menumbuhkan desa-desa di Lombok tengah menjadi tujuan destinasi dan desa wisata yang akan menarik kunjungan wisatawan hingga masuk sampai ke pelosok desa untuk melihat keasrian alam dan budaya di Lombok tengah yang begitu menarik”, pungkas Harsul./ JOURNEY OF INDONESIA

Untuk meningkatkan kualitas mahasiswanya terutama dalam hal kemampuan berbahasa Prancis, Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok melakukan kerjasama dengan Atase Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia. Seperti yang disampaikan Wakil Direktur Poltekpar Lombok, Farid Said saat menerima Tim Kedubes Perancis yang diwakili Phillipe Grange di Lombok, Jumat (17/5/2019) mengatakan, ada 3 fokus kerja sama Poltekpar Lombok dengan Kedutaan Besar Prancis.

“Pertama, kerja sama pengiriman tenaga ahli pariwisata dan perhotelan, kedua membantu menyediakan buku-buku pariwisata di perpustakaan dan ketiga menyediakan native speaker bahasa Prancis,” kata Farid.

Farid berharap bahwa kerja sama ini segera dijajaki tahun ini dengan realisasinya pada tahun depan. “Ini momentum yang tepat semoga bisa dimanfaatkan oleh Poltekpar Lombok untuk meningkatkan kualitas berbahasa para mahasiswanya,” ujarnya.

Sementara Phillipe Grange merespon positif perkembangan Poltekpar Lombok yang telah banyak membuat terobosan meskipun baru berdiri selama tiga tahun. “Poltekpar Lombok sudah masuk dalam daftar untuk diberikan bantuan dosen bahasa Prancis,” katanya.

Poltekpar Lombok merupakan perguruan Tinggi pariwisata harapan nasional khususnya Provinsi NTB untuk mencetak tenaga siap kerja yang akan mengisi kebutuhan kawasan ekonomi khusus pariwisata Kuta Mandalika.

Terlebih dalam beberapa tahun kedepan Kawasan Mandalika bakal dijadikan sebagai salah satu tempat penyelenggaraan event MotoGP yang direncanakan dihelat pada 2021./ JOURNEY OF INDONESIA

Dalam forum internasional PATA Annual Summit di Radisson Blu, Cebu, Filipina pada tanggal 9-12 Mei 2019 ini, salah satu peserta yang ikut ambil bagian adaah Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok. Kehadiran Poltekpar Lombok pada forum tersebut sekaligus mengumumkan keikutsertaanya dalam anggota PATA serta mengkampanyekan pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca gempa bumi 2018 silam.

Seperti yang diungkapkan Direktur Poltekpar Lombok Dr. Hamsu Hanafi, bahwa Poltekpar Lombok hadir sebagai anggota baru PATA 2019 dan PATA Indonesia Poltekpar Lombok Student Chapter, seperti STP Bandung yang sudah lama menjadi anggota.

“Poltekpar Lombok harus tetap eksis pada forum internasional termasuk PATA. Agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi pariwisata lainnya minimal tingkat ASEAN,” katanya.

Berikutnya setelah bergabung, Dosen dan mahasiswa Poltekpar Lombok kedepannya akan terlibat baik menjadi peserta maupun menjadi narasumber pada even PATA yang digelar setiap tahun di negara Asia Pasific. “Misinya sebagai peningkatan kualitas SDM sekaligus mempromosikan keunggulan pariwisata di Indonesia khususnya pariwisata Lombok,” ujar Hamsu.

Pada kesempatan ini, Poltekpar akan melakukan kerjasama dengan para delegasi peserta PATA lainnya untuk membangun pariwisata Lombok pasca gempa 2018. Yang dilakukan nantinya adalah membina beberapa desa wisata di Lombok Tengah, untuk memberi keyakinan kepada wisatawan bahwa Lombok sudah siap kembali menerima wisatawan mancanegera.

“Di sini peran institusi pendidikan pariwisata, untuk bergabung dengan PATA. Untuk memperkuat sekolah vokasi yang melahirkan tenaga kerja terampil disektor pariwisata,” tandasnya./ JOURNEY OF INDONESIA

 

 

 

Legenda putri yang menceburkan diri ke laut dan menjelma menjadi cacing panjang berwarna-warni menjadi kisah imajinasi dan inspirasi bagi pelaksanaan Festival Pesona Bau Nyale yang baru saja berlangsung pada akhir pekan lalu di Lombok, Minggu, (24/2/2019).

Ini adalah cerita rakyat tentang Putri Mandalika yang menjadi inspirasi tersendiri bagi pelaksanaan Festival Pesona Bau Nyale yang digelar pada 17-25 Februari 2019 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan diharapkan menarik minat wisatawan untuk datang ke Lombok. 

Wakil Gubernur (Wagub) NTB Sitti Rohmi Djalilah saat puncak acara festival ini mengatakan, cerita Putri Mandalika memiliki inspirasi yang imajinatif yang diambil dari seorang putri yang mengorbankan dirinya demi menjaga kedamaian di bumi Lombok. “Insya Allah kita bisa ambil hikmah. Yang paling utama, mari kita sama-sama jaga NTB. Jaga kebersihan destinasi. Jangan buang sampah sembarangan. Karena pariwisata bisa mensejahterakan masyarakat," katanya. 

Wagub Sitti juga menyadari bahwa daerah yang dipimpinnya saat ini, merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata sangat besar baik dari sisi alam, adat budaya, hingga cerita masyarakat di dalamnya.

Cacing laut hasil tangkapan warga dalam Festival Bau Nyale KomblikparCacing laut hasil tangkapan warga dalam Festival Pesona Bau Nyale (Komblikpar)

“Maka secara moral kita bertanggung jawab kepada NTB. Modalnya sudah kuat dengan alam yang sangat indah. Mudah-mudahan event ini bisa kita ambil hikmahnya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Esthy Reko Astuti menyatakan pihaknya mendukung Festival Pesona Bau Nyale untuk masuk menjadi bagian dari Calender of Event Nasional. Pihaknya juga mengawal langsung pelaksanaan festival untuk memastikan gelaran tahunan itu berjalan dengan lancar.

Bagi Kemenpar, Festival Pesona Bau Nyale bisa menjadi pendorong untuk mengembangkan destinasi NTB dengan Mandalika sebagai andalan. Hal ini diharapkan menjadi pemacu untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan. Terlebih jika eventnya sudah digelar secara rutin sehingga dampak ekonominya terasa langsung bagi masyarakat.

"Kemenpar pernah melakukan survei terhadap dua event, di Bali dan Banyuwangi. Ternyata event yang rutin terlaksana memiliki dampak ekonomi langsung bisa sampai 50 persen bagi event yang sudah digelar puluhan kali,” ungkap Esthy yang juga Ketua Pelaksana Top 100 Calender of Event Nasional. Bahkan, kata Esthy yang juga itu, event di Banyuwangi yang sudah 10 kali digelar dampak langsung ekonominya terus meningkat dari tahun ke tahun kontribusinya kepada perekonomian setempat./ JOURNEY OF INDONESIA

Page 1 of 2