JAKARTA — Pemerintah tengah bersiap menyambut musim liburan sekolah tahun 2025 dengan langkah serius dan menyeluruh. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor demi menjamin kenyamanan dan keselamatan wisatawan saat kunjungan ke berbagai destinasi di seluruh Indonesia.
Dalam rapat koordinasi nasional yang digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri pada Senin (23/6/2025), Menparekraf menyampaikan bahwa libur sekolah merupakan momen puncak pergerakan masyarakat yang berdampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi pariwisata. Namun, peningkatan mobilitas ini juga berbanding lurus dengan potensi risiko di lapangan.
“Liburan sekolah tak hanya mendongkrak kunjungan wisata, tetapi juga membutuhkan antisipasi serius dari pemerintah pusat, daerah, hingga pelaku usaha wisata. Terutama soal keselamatan, kelestarian, dan pelayanan kepada pengunjung,” ujar Menteri Widiyanti.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penerbitan Surat Edaran (SE) Kesiapan Destinasi Libur Sekolah 2025. Dalam SE tersebut, pemerintah daerah diimbau untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) serta menjalankan standar usaha berbasis risiko seperti tertuang dalam Permenparekraf No. 4 Tahun 2021.
SE ini juga mendorong pengelola destinasi wisata untuk memastikan operasional yang memadai, termasuk tersedianya rest area bagi sopir dan wisatawan, standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), keamanan wahana berisiko tinggi, serta penyebaran informasi aktif melalui kanal digital maupun langsung kepada pengunjung.
“Saya harap surat edaran ini menjadi acuan operasional seluruh kepala daerah. Sinergi lintas sektor akan menentukan suksesnya penyelenggaraan pariwisata yang tertib dan ramah bagi keluarga, khususnya anak-anak,” tegas Menteri Pariwisata.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, menambahkan bahwa selain edaran tersebut, Kemenpar turut melampirkan 22 modul panduan mitigasi risiko sebagai referensi strategis bagi pengelola destinasi.
Modul tersebut mencakup berbagai aspek teknis terkait penanganan krisis, penilaian risiko bencana, hingga pengelolaan pengunjung saat terjadi lonjakan wisatawan. “Modul-modul ini tidak hanya sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai rujukan dalam membangun destinasi yang aman dan nyaman sepanjang periode liburan sekolah,” ujar Hariyanto.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir Balaw, Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji, serta Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis Fadjar Hutomo. Seluruh kepala daerah dari 38 provinsi, bersama kepala dinas pariwisata daerah, juga ambil bagian dalam pertemuan strategis ini.
Keterlibatan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu diharapkan mampu menciptakan pariwisata nasional yang tidak hanya menarik, tetapi juga aman dan berkelanjutan—khususnya menyambut lonjakan wisatawan pada musim liburan sekolah tahun depan./ JOURNEY OF INDONESIA | iBonk
