Beberapa indikator yang dimaksud antara lain penurunan pertumbuhan kredit, perlambatan penerimaan pajak, serta meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). “Kami tentu senang dan mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi ini. Beberapa sektor utama seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan tumbuh positif. Dari sisi pengeluaran, konsumsi, investasi, dan ekspor juga mencatatkan kenaikan,” ujar Anis di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Namun, politisi ini menegaskan bahwa kredibilitas data BPS harus dijaga dengan transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, integritas data merupakan modal utama dalam pembangunan, karena BPS menjadi rujukan penting bagi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat.

“Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam proses penyajian data, seringkali muncul multi interpretasi jika dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan. Jika BPS mampu memberikan penjelasan yang transparan dan dengan metode yang diakui, keraguan publik bisa dihindari,” tegasnya.

Anis mengusulkan agar BPS membuka metadata dan metodologi perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB), termasuk sumber data, pembobotan sektor, dan metode estimasi yang digunakan. Dengan begitu, pihak independen dapat melakukan verifikasi sehingga kesenjangan antara data pertumbuhan dan indikator sektoral dapat terjawab secara tuntas.

“Langkah ini bukan untuk meragukan BPS, justru untuk memperkuat posisinya sebagai lembaga negara yang akuntabel,” tambahnya. Ia pun optimistis komitmen dan integritas BPS yang selama ini teruji dapat terus dipertahankan, sehingga publik memperoleh data ekonomi yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan./ JOURNEY OF INDONESIA | eR Bee

The post Anis Byarwati Minta BPS Buka Metodologi PDB demi Transparansi dan Kepercayaan Publik appeared first on Journey of Indonesia | Explore Pariwisata Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan catatannya, seperti menyoroti pernyataan Kementerian Keuangan mengenai kinerja realisasi APBN Provinsi Bali pada triwulan ketiga yang dinilai sangat baik.

Sementara BAPPENAS menunjukkan beberapa hal yang perlu diperbaiki dan belum terkategori baik. Anis menyatakan kesulitan untuk memahami kedua pernyataan tersebut secara bersamaan, menyebutnya sebagai “korelasi yang agak rumit”.

Anis juga mengingatkan tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Ia menyoroti permasalahan umum yang terjadi setiap tahun terkait TKDD, di mana ketidaklengkapan juknis dapat menyebabkan kesulitan bagi daerah. Proporsi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pusat di sebagian besar daerah adalah sebesar 20%-80%, dengan Anis menekankan bahwa keterlambatan transfer dari pusat dapat menghambat pembangunan di daerah.

“Jika transfer dari pusat telat, daerah kesulitan,” kata Anis. ”Hal ini menunjukkan, kemandirian fiskal daerah belum tercapai,” sebut Anis Byarwati.

Anis menyoroti bahwa kemandirian fiskal daerah belum tercapai, terutama saat transfer dari pusat terlambat atau dana tidak dapat dicairkan karena juknis yang belum lengkap. Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan perlu memperbaiki masalah-masalah yang terjadi berulang setiap tahun.

Selain itu, Anis mengingatkan pentingnya melihat dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan penduduk di daerah metropolitan. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menjamin kesejahteraan penduduknya. Oleh karena itu, Anis menyarankan agar BPK melibatkan data mengenai kesejahteraan penduduk di daerah metropolitan dalam audit keuangan daerah.

Dengan demikian, kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Klungkung, Bali, menjadi kesempatan untuk menggali masalah-masalah ekonomi dan keuangan daerah serta menyoroti perlunya perbaikan dalam mekanisme transfer ke daerah untuk mendukung pembangunan lokal./ JOURNEY OF INDONESIA

The post Anis Byarwati Harapkan Kemenkeu Perbaiki Kinerja Terkait Belum Adanya Provinsi Yang Memiliki Kemandirian Fiskal appeared first on Journey of Indonesia | Explore Pariwisata Indonesia.