Saras, sapaan akrabnya, bukanlah sosok instan di parlemen. Pada Pemilu 2019 ia sempat gagal melenggang ke Senayan, namun kegagalan itu tidak membuatnya surut. Dengan kegigihan, ia kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2024 dan berhasil meraih kursi DPR.

Oleh karena itu, pengunduran dirinya menimbulkan tanda tanya besar. Berbeda dengan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinonaktifkan partai karena desakan demonstrasi, keputusan Saras datang atas inisiatif pribadi. Teman-temannya bahkan para pengurus partai pun disebut-sebut sempat terkejut mendengar kabar tersebut.

Langkah ini dinilai sebagai cerminan sikap independen. “Berjuang demi bangsa tidak harus menjadi anggota DPR!” ujarnya. Sebuah pernyataan yang memberi pesan kuat bahwa politik bukan satu-satunya jalan untuk mengabdi pada negeri.

Rahayu Saraswati memilih mundur setelah menghadapi kritik di media sosial atas pernyataannya dalam sebuah podcast. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya generasi muda tidak hanya menunggu kesempatan kerja dari pemerintah, tetapi menggunakan keterampilan dan keahlian untuk menciptakan usaha sekecil apapun.

Pesan tersebut sejatinya ditujukan untuk memotivasi, agar anak muda turut membantu menciptakan lapangan kerja. Namun pernyataan itu kemudian diplintir dan dianggap tidak cerdas. Padahal, berbeda dari banyak pejabat yang dikritik karena gaya hidup mewah atau pernyataan kontroversial, Saras justru mengajak generasi muda untuk berani mandiri.

Keputusan mundur secara sukarela menjadi sorotan tersendiri. Di Indonesia, budaya mundur karena kesalahan sekecil apapun masih jarang ditemukan. Selama ini, pejabat umumnya hanya melepas jabatan setelah terdesak oleh tekanan publik melalui demonstrasi besar-besaran.

Laksamana Sukardi, yang menuliskan refleksi atas keputusan Saras, menilai langkah ini seharusnya menjadi teladan. “Keteguhan Saras dengan keputusannya mundur sebagai anggota DPR RI harus dijadikan pelajaran bahwa kita harus memiliki budaya malu dan menempatkan akuntabilitas serta integritas di atas kepentingan pribadi,” tulisnya.

Perbandingan lantas muncul dengan Jepang, di mana budaya malu dan tanggung jawab begitu kuat. Di negeri sakura itu, pejabat tinggi bahkan rela mundur hanya karena keterlambatan kereta api beberapa menit.

Langkah ini pun dipandang sebagai peringatan bagi para politisi lain yang kerap bertahan di kursi kekuasaan meski telah dipermalukan oleh publik. Saras menegaskan, mundur bukanlah bentuk kelemahan, melainkan sikap ksatria demi menjaga marwah politik dan menghormati rakyat yang telah memilih. “Pelajaran lain dari pengunduran diri Rahayu Saraswati; ternyata tidak semua anggota DPR memalukan,” tulis Sukardi./ JOURNEY OF INDONESIA | iBonk

The post Rahayu Saraswati Mundur dari DPR, Laksamana Sukardi Sebut Ini Sebagai Keteguhan Sikap Langka appeared first on Journey of Indonesia | Explore Pariwisata Indonesia.

Indonesia, sebagai negara hukum, seharusnya menjunjung tinggi aturan hukum dalam segala kebijakan dan penyelenggaraan negara. Sayangnya, menurut Laksamana, realitasnya berbeda. Hukum kerap kali disalahgunakan demi kepentingan politik dan kekuasaan.

Laksamana Sukardi menyoroti pengalaman pahitnya terkait penjualan kapal tanker Pertamina yang meskipun telah disetujui Departemen Keuangan, mengakibatkannya terkriminalisasi. Menurutnya, hukum menjadi alat untuk memuaskan keinginan kekuasaan, dan argumen serta bukti yang diajukan menjadi sia-sia.

Pada saat itu, Indonesia menghadapi krisis keuangan, dan Pertamina sebagai kontributor keuangan negara, terpaksa menjual kapal tanker yang sedang dalam sengketa. Kapal itu sendiri sedang menjadi sita jaminan dalam sengketa antara pemerintah dan PT. Karaha Bodas. Kapal yang dibangun dengan biaya 130,8 juta US dollar, terjual 184 juta US dollar. Pertamina untung 53,2 US dollar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan audit investigasi atas penjualan kapal tanker tersebut, dan dinyatakan tidak merugikan negara.

Tetapi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai penjualan tanker itu telah merugikan negara. KPPU yang mendengar pernyataan seorang ahli mengatakan, negara mengalami kerugian berkisar 20 juta dollar hingga Rp.504 miliar. “Celakanya ahli yang dimintai pendapat oleh KPPU hanya salesman piano, yang mengeluarkan harga taksiran jauh lebih tinggi, tanpa dasar yang jelas. Jadi saya lihat memang ada niat untuk memojokkan saya. Nalar mereka terbelenggu karena, demi birahi kekuasaan. Saya tidak tahu itu atas perintah siapa,” kata Laksamana.

Komisi III DPR yang tidak puas dengan putusan KPK, lalu membentuk Pansus. Ternyata putusan Pansus hanya menyontek putusan KPPU. Komisi III lalu meminta Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan. Pihak Kejagung yang begitu bersemangat, karena mendapat dukungan dari Komisi III DPR, sempat mempersangkakan Laksamana Sukardi. Namun karena ada persoalan di internal Kejaksaan Agung, penanganan kasus kapal tanker tersebut dihentikan. Dalam putusan Peninjauan Kembali MA menyatakan putusan KPPU salah.

“Saya lihat di sini DPR terbelenggu nalar. Mereka tahu KPK sudah mengatakan tidak ada kerugian negara, mereka tetap ngotot. Kejagung yang mendapat dukungan DPR tetap melakukan penyelidikan. Dalam eforia reformasi, hakim ternyata takut memutus perkara secara obyektif,” kata Laks.

Advokat Petrus Selestinus mengatakan, Laksamana dan Megawati adalah tokoh yang berjasa terhadap reformasi, walau pun yang muncul sebagai tokoh reformasi, orang lain.

“Ketika itu Pak Laks justru dikriminalisasi justru oleh teman-temannya sendiri di Komisi III, terutama dari PDIP dan Demokrat.  Teman-temannya di Komisi III sebagai aktor. Mereka mendesak KPK mentersangkakan Pak Laks. Padahal KPK sudah mengatakan tidak menemukan kerugian negara, karena tidak ada harga pembanding  Di situ Komisi III marah, lalu
Meminta Jaksa Agung menangani peniualan VLCC ini. Padahal harusnya KPK,” kata Petrus.

Anas Urbaningrum menilai bahwa kasus yang menimpa Laksamana Sukardi adalah upaya untuk menghentikan karier politiknya. Waktu itu, Laksamana, sebagai politikus muda berpotensi, dihadapkan pada stempel korupsi sebagai alat untuk meruntuhkan masa depan politiknya.

Dalam bukunya “Belenggu Nalar,” Laksamana Sukardi menggambarkan perjalanan pahitnya sebagai ilustrasi nyata bagaimana kekuasaan dan politik dapat membelenggu nalar dan keadilan di Indonesia. Upaya menjaga kemerdekaan nalar dan keadilan tetap menjadi tantangan di tengah gejolak politik./ JOURNEY OF INDONESIA

The post Karier Politik Terhenti, Laksamana Sukardi Ungkap Kontroversi dalam Buku “Belenggu Nalar” appeared first on Journey of Indonesia | Explore Pariwisata Indonesia.