Forum yang diselenggarakan oleh Forwaparekraf ini menjadi ruang terbuka bagi para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku industri pariwisata, pendidik, hingga masyarakat. Beragam perspektif mencuat, mulai dari keamanan siswa, beban biaya, hingga pentingnya nilai edukatif dalam setiap perjalanan.

Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah tidak berorientasi pada larangan, melainkan pada penyusunan pedoman wisata edukasi yang menjamin keselamatan peserta dan efektivitas pembelajaran di luar kelas.

Yang terpenting bukan soal angka kunjungan pariwisata, tetapi bagaimana kegiatan ini memberi pengalaman belajar bermakna bagi anak-anak kita. Kita sedang menyusun panduan nasional agar pelaksanaan wisata edukatif lebih tertata dan bertanggung jawab,” ujar Ni Luh.

Hal ini diperkuat oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Rizki Handayani, yang menyebut bahwa saat ini memang belum ada aturan baku mengenai edutrip. “Justru momentum ini bisa jadi peluang emas. Kita tidak boleh terjebak dalam polemik pelarangan semata, tapi harus mulai menyusun kerangka regulasi yang solutif,” ujarnya.

Satriawan Salim, Koordinator Nasional P2G, mengkritisi praktik study tour yang cenderung lebih bersifat rekreatif ketimbang edukatif. “Kita harus bisa membedakan antara ‘study’ dan ‘tour’. Pelarangan total itu kontra-produktif. Yang diperlukan adalah standarisasi: jumlah pendamping, aspek keamanan, dan kurasi konten edukatifnya,” tegasnya.

Senada dengan itu, Intan Ayu Kartika, Direktur Utama TMII, menekankan perlunya regulasi yang menetapkan standar nasional bagi destinasi edukatif. “TMII adalah tempat belajar budaya Indonesia yang otentik. Tapi tetap harus ada aturan soal transportasi, jumlah pembimbing, dan materi kunjungan agar tidak asal jalan-jalan saja,” ujarnya.

Dari sisi industri, Donny D, Managing Director Adonta Education, menyuarakan perlunya pemisahan antara biro perjalanan umum dengan agen edutrip khusus. “Negara seperti Jepang dan Australia sudah lama menerapkan model ini, karena pendekatannya sangat berbeda. Edutrip harus berbasis pada nilai pendidikan, bukan hanya efisiensi waktu dan kunjungan,” ungkapnya.

Herdi Herdiansyah, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, menjelaskan bahwa aduan soal beban biaya dan keamanan menjadi pertimbangan utama. “Kami tidak melarang, tapi menyarankan pelaksanaan study tour di dalam provinsi. Banyak destinasi lokal yang justru punya potensi besar untuk pembelajaran,” ujarnya.

Sementara itu, Sugeng Handoko, penggerak desa wisata Nglanggeran, menegaskan bahwa wisata edukasi mampu membentuk karakter siswa. “Ketika anak-anak belajar menanam, memasak, dan bersosialisasi di desa, mereka jadi lebih menghargai proses. Itu pelajaran hidup yang tak bisa digantikan buku pelajaran,” katanya.

Kegiatan Ngoprek edisi perdana ini tidak hanya membuka ruang diskusi, tapi juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan wisata edukatif jangka panjang yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Didukung oleh Kementerian Pariwisata, Adonta Education, ARTOTEL Group, HABITARE Rasuna Jakarta, serta Aston Kemayoran City Hotel, forum ini membuktikan bahwa perubahan kebijakan yang berimbang bisa lahir dari dialog terbuka yang melibatkan semua pihak.

Ke depan, Ngoprek akan digelar secara berkala setiap bulan, menjadi panggung dialog strategis untuk menyuarakan solusi dan inovasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya dalam menciptakan model pariwisata edukatif yang relevan, aman, dan penuh nilai pembelajaran./ JOURNEY OF INDONESIA | iBonk

The post Ngoprek Perdana, Panggung Solusi Wisata Edukasi di Tengah Polemik Study Tour appeared first on Journey of Indonesia | Explore Pariwisata Indonesia.