Vientiane – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) secara aktif mengambil bagian dalam rangkaian acara ASEAN Tourism Forum (ATF) 2024, dengan salah satu momen pentingnya adalah kehadiran dalam NTO’s (National Tourism Organisation) Media Briefing.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf, Ni Made Ayu Marthini, menyampaikan berbagai langkah percepatan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan serta melestarikan tradisi dan budaya yang menjadi daya tarik utama sektor pariwisata di Indonesia.
Menurut Made, pengembangan pariwisata inklusif dan berkelanjutan menjadi prioritas utama pemerintah. Berbagai upaya dilakukan, termasuk meluncurkan program, strategi, dan kebijakan untuk mewujudkan pariwisata hijau atau green tourism. Salah satu contoh implementasi nyata adalah kebijakan pungutan bagi wisatawan mancanegara di Bali, yang diharapkan dapat mendukung pelestarian budaya, kelestarian lingkungan, dan penanganan sampah di destinasi pariwisata.
Kebijakan pungutan ini, yang akan diberlakukan mulai 14 Februari 2024, menetapkan kewajiban bagi wisatawan mancanegara untuk membayar sebesar Rp150.000 atau setara dengan 10 dolar AS. Dana yang terkumpul dari pungutan ini akan dialokasikan untuk pelestarian budaya, kelestarian lingkungan, dan penanganan sampah di wilayah Bali.
Made juga menyampaikan bahwa Kemenparekraf tengah mengambil langkah-langkah konkret seperti persiapan desa wisata berkelanjutan, penerapan standar dan sertifikasi CHSE, kampanye zero waste, no plastic, dan pengukuran serta kompensasi jejak karbon. Selain itu, Kemenparekraf telah menetapkan pedoman khusus untuk wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, mengenai perilaku yang diizinkan dan tidak diizinkan saat berkunjung ke destinasi pariwisata atau sentra ekonomi kreatif di Bali.
Dalam konteks ini, Made menekankan bahwa pendekatan yang melibatkan semua pihak sangat penting untuk mewujudkan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai landasan bagi upaya tersebut, Kemenparekraf mengeluarkan kebijakan seperti Permenparekraf No. 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari dan Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Berkelanjutan.
Ni Made juga memaparkan pencapaian sektor pariwisata Indonesia sepanjang tahun 2023, di mana puncak tantangan adalah menghadapi transisi dari pandemi COVID-19 menjadi fase endemi. Beberapa pencapaian mencakup nilai devisa pariwisata, nilai ekspor produk ekonomi kreatif, jumlah kunjungan wisman, dan perjalanan wisatawan domestik.
Adapun capaian sektor parekraf di tahun 2023, diungkapkan Ni Made diantaranya nilai devisa pariwisata pada Januari hingga Juni 2023 sebesar 6,08 miliar dolar AS. Kemudian nilai ekspor produk ekonomi kreatif pada Januari hingga Juni 2023 sebesar 11,82 miliar dolar AS.
Jumlah kunjungan wisman pada Januari – November 2023 sebanyak 10,4 juta kunjungan wisman. Untuk perjalanan wisatawan domestik pada Januari – Oktober 2023 sebanyak 688,78 juta perjalanan.
Sementara, target untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia di tahun 2024 yakni nilai devisa pariwisata sebesar 7,38 – 13,08 miliar dolar AS, nilai ekspor produk ekonomi kreatif 27,53 miliar dolar AS, jumlah kunjungan wisman 9,5 – 14,3 juta, dan jumlah perjalanan wisatawan domestik sebesar 1,25 – 1,5 miliar perjalanan.
Made menutup penyampaiannya dengan harapan agar target-target di tahun 2024 dapat tercapai dengan lebih baik, mengingat peran penting sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam kesejahteraan masyarakat. Selain acara NTO’s Media Briefing, Indonesia juga membawa perwakilan dari berbagai travel agent/tour operator dalam Travex 2024, menunjukkan komitmen dalam mempromosikan destinasi pariwisata Indonesia kepada para buyer./ JOURNEY OF INDONESIA
