JAKARTA – Momentum Ramadan dan Idul Fitri 2026 kembali menjadi panggung bagi pemerintah untuk mengintervensi pasar. Kali ini, dana sebesar Rp 12,8 triliun digelontorkan dalam bentuk insentif bantuan pangan hingga subsidi transportasi mudik. Langkah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok yang kerap melonjak menjelang hari raya.
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menilai kebijakan ini sebagai langkah yang wajar mengingat besarnya potensi perputaran uang di daerah selama masa Lebaran. Namun, ia memberikan catatan tebal bahwa kebijakan ini tidak boleh hanya menjadi ritual musiman yang kering akan evaluasi. “Ramadan dan Lebaran itu bukan hanya momentum ibadah, tapi juga momentum ekonomi. Setiap tahun perputaran uang meningkat, konsumsi naik, dan daerah-aerah ikut bergerak. Jadi wajar kalau pemerintah hadir dengan mengeluarkan insentif Rp12,8 triliun untuk bantuan pangan dan transportasi,” ujar Anis saat ditemui di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Meski dukungan anggaran tersebut tergolong masif, Anis menyoroti persoalan klasik yang sering membayangi penyaluran bantuan sosial di Indonesia, yakni akurasi data. Menurutnya, niat baik pemerintah bisa menjadi sia-sia jika eksekusi di lapangan tidak berjalan presisi. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas distribusi agar tidak terjadi salah sasaran. “Yang paling penting adalah data dan distribusinya. Jangan sampai yang seharusnya menerima malah terlewat, dan yang tidak berhak justru mendapat bantuan. Kuncinya bukan di niat baik, tapi di kualitas eksekusi,” tegas Anis.
Ia juga menambahkan agar penyaluran bantuan pangan tidak mengganggu ekosistem pasar di tingkat bawah. Pemerintah harus memastikan bahwa masuknya bantuan pangan dalam skala besar tidak justru memukul kesejahteraan petani dan pedagang kecil akibat distorsi harga. Menurutnya, harga di tingkat produsen harus tetap dijaga agar tetap sehat dan menguntungkan.
Terkait ambisi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen tahun ini, Anis bersikap realistis. Ia memandang insentif Ramadan dan Lebaran lebih sebagai penopang konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek ketimbang mesin utama penggerak pertumbuhan tahunan. “Kalau ditanya apakah kebijakan ini bisa membantu target 6 persen? Saya melihatnya sebagai penopang, bukan penentu utama. Stimulus Ramadan ini ibarat vitamin, bukan fondasi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat tetap membutuhkan investasi, ekspor, dan kepastian usaha,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa daya beli yang berkelanjutan tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial. Kekuatan ekonomi masyarakat yang sesungguhnya harus ditopang oleh ketersediaan lapangan kerja yang luas dan pendapatan masyarakat yang stabil pasca-musim hari raya berakhir.
Selain insentif fiskal, kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja menjelang mudik juga mendapat sorotan positif. Anis menilai fleksibilitas kerja ini sebagai strategi cerdas untuk mendistribusikan perputaran uang ke daerah lebih awal dan lebih lama. “Work From Anywhere menjelang mudik bisa jadi kebijakan yang cukup cerdas kalau dikelola baik. Ini bisa mengurai kepadatan arus dan memperpanjang waktu tinggal masyarakat di kampung halaman, sehingga ekonomi daerah ikut bergerak lebih lama,” ungkap Anis.
Kendati demikian, ia memberikan peringatan keras terkait kualitas pelayanan publik. Ia berharap fleksibilitas lokasi kerja tidak menjadi alasan bagi menurunnya produktivitas birokrasi. “Yang penting produktivitas ASN dan pelayanan publik tetap terjaga. Jangan sampai fleksibel, tapi pelayanan jadi lambat,” tutupnya.
Pada akhirnya, efektivitas dana Rp 12,8 triliun ini akan sangat bergantung pada pengawasan di lapangan. Tanpa penguatan ekonomi yang struktural, insentif ini hanya akan menjadi stimulus sementara yang menguap seiring berakhirnya gema takbir./ JOURNEY OF INDONESIA | iBonk
