Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menilai kebijakan ini sebagai langkah yang wajar mengingat besarnya potensi perputaran uang di daerah selama masa Lebaran. Namun, ia memberikan catatan tebal bahwa kebijakan ini tidak boleh hanya menjadi ritual musiman yang kering akan evaluasi. “Ramadan dan Lebaran itu bukan hanya momentum ibadah, tapi juga momentum ekonomi. Setiap tahun perputaran uang meningkat, konsumsi naik, dan daerah-aerah ikut bergerak. Jadi wajar kalau pemerintah hadir dengan mengeluarkan insentif Rp12,8 triliun untuk bantuan pangan dan transportasi,” ujar Anis saat ditemui di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Meski dukungan anggaran tersebut tergolong masif, Anis menyoroti persoalan klasik yang sering membayangi penyaluran bantuan sosial di Indonesia, yakni akurasi data. Menurutnya, niat baik pemerintah bisa menjadi sia-sia jika eksekusi di lapangan tidak berjalan presisi. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas distribusi agar tidak terjadi salah sasaran. “Yang paling penting adalah data dan distribusinya. Jangan sampai yang seharusnya menerima malah terlewat, dan yang tidak berhak justru mendapat bantuan. Kuncinya bukan di niat baik, tapi di kualitas eksekusi,” tegas Anis.

Ia juga menambahkan agar penyaluran bantuan pangan tidak mengganggu ekosistem pasar di tingkat bawah. Pemerintah harus memastikan bahwa masuknya bantuan pangan dalam skala besar tidak justru memukul kesejahteraan petani dan pedagang kecil akibat distorsi harga. Menurutnya, harga di tingkat produsen harus tetap dijaga agar tetap sehat dan menguntungkan.

Terkait ambisi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen tahun ini, Anis bersikap realistis. Ia memandang insentif Ramadan dan Lebaran lebih sebagai penopang konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek ketimbang mesin utama penggerak pertumbuhan tahunan. “Kalau ditanya apakah kebijakan ini bisa membantu target 6 persen? Saya melihatnya sebagai penopang, bukan penentu utama. Stimulus Ramadan ini ibarat vitamin, bukan fondasi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat tetap membutuhkan investasi, ekspor, dan kepastian usaha,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa daya beli yang berkelanjutan tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial. Kekuatan ekonomi masyarakat yang sesungguhnya harus ditopang oleh ketersediaan lapangan kerja yang luas dan pendapatan masyarakat yang stabil pasca-musim hari raya berakhir.

Selain insentif fiskal, kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja menjelang mudik juga mendapat sorotan positif. Anis menilai fleksibilitas kerja ini sebagai strategi cerdas untuk mendistribusikan perputaran uang ke daerah lebih awal dan lebih lama. “Work From Anywhere menjelang mudik bisa jadi kebijakan yang cukup cerdas kalau dikelola baik. Ini bisa mengurai kepadatan arus dan memperpanjang waktu tinggal masyarakat di kampung halaman, sehingga ekonomi daerah ikut bergerak lebih lama,” ungkap Anis.

Kendati demikian, ia memberikan peringatan keras terkait kualitas pelayanan publik. Ia berharap fleksibilitas lokasi kerja tidak menjadi alasan bagi menurunnya produktivitas birokrasi. “Yang penting produktivitas ASN dan pelayanan publik tetap terjaga. Jangan sampai fleksibel, tapi pelayanan jadi lambat,” tutupnya.

Pada akhirnya, efektivitas dana Rp 12,8 triliun ini akan sangat bergantung pada pengawasan di lapangan. Tanpa penguatan ekonomi yang struktural, insentif ini hanya akan menjadi stimulus sementara yang menguap seiring berakhirnya gema takbir./ JOURNEY OF INDONESIA | iBonk

The post Menyoal Insentif Ramadan Rp 12,8 Triliun, Anis Byarwati Ingatkan Soal Tepat Sasaran dan Dampak Jangka Panjang appeared first on Journey of Indonesia | Explore Pariwisata Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyampaikan keprihatinan mendalam atas fenomena tertahannya dana masyarakat dalam waktu yang cukup lama tanpa kejelasan penyelesaian. Menurutnya, industri jasa keuangan syariah memikul beban moral yang jauh lebih besar dibandingkan institusi konvensional karena adanya nilai-nilai fundamental seperti keadilan (‘adl), amanah, dan transparansi (shidq) yang harus dijaga. Ketidakpastian yang berlarut-larut dikhawatirkan akan memicu persepsi buruk mengenai adanya moral hazard di dalam pengelolaan dana umat.

Dalam pandangan Anis, identitas syariah yang melekat pada sebuah institusi keuangan seharusnya menjadi jaminan bahwa tata kelola di dalamnya dijalankan dengan kejujuran dan keberpihakan pada perlindungan pihak yang lebih lemah. Saat ini, kredibilitas sistem ekonomi syariah secara keseluruhan sedang dipertaruhkan akibat manajemen risiko yang tidak berjalan semestinya. Ketegasan dalam penyelesaian kewajiban menjadi satu-satunya jalan untuk memulihkan citra industri yang saat ini mulai goyah di mata publik.

“Label syariah bukan sekadar identitas, tetapi komitmen moral. Ketika dana masyarakat tidak dikelola dan dikembalikan secara bertanggung jawab, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga kredibilitas sistem keuangan syariah itu sendiri,” ujar Anis dalam pernyataan resminya di Jakarta, Sabtu (3/1/2026).

Lebih lanjut, Anis menekankan bahwa Dana Syariah Indonesia memiliki kewajiban mendesak untuk menunjukkan itikad baik melalui langkah-langkah yang terukur dan transparan. Perusahaan dituntut untuk membuka tabir kondisi keuangan yang sebenarnya serta menyusun peta jalan (roadmap) penyelesaian kewajiban yang jujur kepada para pemberi dana. Komunikasi yang tersumbat atau informasi yang sepenggal hanya akan memperkeruh suasana dan merusak ekosistem investasi syariah yang selama ini telah dibangun dengan susah payah.

Di sisi lain, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sentral dalam memastikan bahwa regulasi tidak hanya indah di atas kertas. Pengawasan terhadap fintech syariah harus menyentuh substansi praktik di lapangan, bukan sekadar formalitas akad. OJK diharapkan mampu mengendus potensi penyimpangan sejak dini dan memastikan perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas utama. Evaluasi terhadap manajemen risiko dan standar etika di sektor ini perlu diperketat agar kasus serupa tidak kembali terulang di masa depan.

“Peran OJK sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip syariah tidak berhenti pada akad, tetapi benar-benar tercermin dalam praktik pengelolaan dana dan perlindungan kepada pemberi dana,” tegas Anis.

Melalui momentum ini, seluruh pemangku kepentingan dalam industri keuangan syariah diharapkan dapat melakukan refleksi dan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan. Penyelesaian kasus DSI secara konstruktif dan bertanggung jawab menjadi kunci utama agar hak-hak masyarakat terpenuhi sekaligus menjaga agar pondasi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah nasional tetap berdiri kokoh./ JOURNEY OF INDONESIA | iBonk

The post Anis Byarwati Minta Sengkarut Kasus Dana Syariah Indonesia Diselesaikan appeared first on Journey of Indonesia | Explore Pariwisata Indonesia.