JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyoroti pentingnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang akan dimulai pada Januari mendatang. Ia menekankan bahwa APBN 2025 harus dikelola dengan baik mengingat besarnya kebutuhan anggaran untuk menopang pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Dengan kabinet yang mencakup 48 kementerian, 7 pejabat setingkat kementerian, dan 56 wakil menteri, kebutuhan anggaran serta pengelolaan sumber daya manusia yang memadai menjadi tantangan besar yang harus diatasi.
Anis menilai, APBN 2025 yang dirancang oleh pemerintahan sebelumnya masih terkesan berjalan sebagaimana biasa. Ia menyoroti bahwa APBN kali ini berada dalam fase transisi, sehingga belum menunjukkan kebijakan yang spesifik dan inovatif dari pemerintahan baru. Hal ini membuat anggaran lebih banyak terserap untuk kebutuhan rutin sehingga ruang fiskal semakin terbatas.
“Pemerintah perlu mengarahkan kebijakan anggaran kepada sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian nasional. Tantangan ini semakin berat mengingat kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik”, tegasnya
Anis mengungkapkan bahwa meskipun pendapatan negara menunjukkan peningkatan secara nominal, pertumbuhannya masih fluktuatif. Pada tahun 2022, pendapatan negara tumbuh 31 persen akibat pulihnya ekonomi pasca-pandemi dan lonjakan harga komoditas unggulan seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit. Namun, pada 2023 pertumbuhan hanya mencapai 5,6 persen seiring dengan penurunan harga komoditas di pasar internasional. Sementara itu, pada 2024 dan 2025, pertumbuhan pendapatan diproyeksikan masing-masing sebesar 6,3 persen dan 6,9 persen.
Tidak hanya itu, belanja negara yang terus meningkat hingga Rp3.621,3 triliun pada 2025 juga dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Rata-rata pertumbuhan belanja negara sebesar 6,6 persen per tahun belum cukup untuk menjadi pengungkit ekonomi yang efektif, terutama di tengah kinerja perekonomian yang masih fluktuatif.
Dari sisi pembiayaan negara, Anis juga mencatat tren kenaikan yang terus terjadi. Dari Rp871,7 triliun pada 2021, pembiayaan anggaran diproyeksikan meningkat menjadi Rp616,6 triliun pada 2025. Namun, hal ini membawa konsekuensi pada meningkatnya beban utang dan bunga utang yang harus ditanggung negara setiap tahunnya.
Anis Byarwati mengingatkan pemerintah untuk lebih selektif dan efisien dalam mengalokasikan anggaran, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam menyusun kebijakan strategis yang mampu menjawab tantangan ekonomi nasional dan global di tahun-tahun mendatang./ JOURNEY OF INDONESIA | iBonk
