JAWA TIMUR – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus meningkatkan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi di berbagai wilayah. Terbaru, BPH Migas menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna memastikan pendistribusian BBM tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
Langkah ini ditandai dengan kunjungan Anggota Komite BPH Migas, Wahyudi Anas, ke kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur. Menurut Wahyudi, Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini mendapat sambutan positif karena bertujuan untuk mendukung masyarakat Jawa Timur dalam memperoleh Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sesuai haknya.
“PKS ini bertujuan memperkuat pengawasan JBT dan JBKP, sehingga penyaluran BBM subsidi dan kompensasi menjadi lebih tepat sasaran, manfaat, dan volume,” ungkap Wahyudi di Surabaya, Selasa (10/9/2024).
Wahyudi menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyambut baik kerja sama ini dan melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan peran aktif dalam pengelolaan BBM subsidi, terutama di momen-momen puncak seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. “Kolaborasi ini penting, terutama di destinasi wisata yang membutuhkan pengawasan ketat selama periode puncak,” jelasnya.
Kerja sama ini juga membuka ruang untuk pengawasan terpadu antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi. Wahyudi menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah akan terus ditingkatkan melalui konsolidasi dan evaluasi berkelanjutan, serta sosialisasi bersama. “Hal ini demi memastikan distribusi JBT dan JBKP berjalan lancar dan tepat guna,” tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Aris Mukiyono, menyampaikan dukungan penuh terhadap implementasi PKS ini. Ia berharap Jawa Timur bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam hal pengelolaan BBM subsidi yang lebih efektif. “Kami ingin Jawa Timur menjadi pilot project sehingga masyarakat bisa melihat hasil nyata dari kerja sama ini,” ujarnya.
Aris optimistis, sinergi antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam mengontrol distribusi BBM subsidi dan kompensasi. “Kami sangat berterima kasih atas inisiatif ini, semoga ke depan kerja sama ini semakin efisien dan bermanfaat,” tutupnya.
Hingga kini, BPH Migas telah menjalin kerja sama dengan delapan pemerintah provinsi, termasuk Kepulauan Riau, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat Daya. Dalam waktu dekat, beberapa provinsi lain juga direncanakan untuk menandatangani PKS serupa./ JOURNEY OF INDONESIA | eR Bee
