JAKARTA – Anis Byarwati mengingatkan bahwa posisi utang pemerintah per 30 April 2024 mencapai Rp 8.338,43 triliun. “Jika ditambah dengan utang BUMN, jumlahnya bisa mendekati Rp 20.000 triliun. Beban utang ini akan menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintahan berikutnya dan generasi muda yang melanjutkan pembangunan,” ujarnya di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, pada 20 Juni 2024.
Anggota DPR RI Komisi XI ini menegaskan beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintahan baru untuk mengurangi beban utang yang besar ini. Disiplin dalam pengelolaan anggaran negara, khususnya APBN, menjadi kunci utama.
“Pertama, pemerintah harus mampu meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak. Dengan utang yang besar, peningkatan penerimaan pajak sangat diperlukan. Saat ini, rasio pajak kita masih sekitar 9%, jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Reformasi perpajakan melalui UU HPP harus mampu memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan potensi penerimaan pajak,” jelas Ketua DPP PKS ini.
Anis juga menyoroti pentingnya efisiensi dan efektivitas belanja negara. “Angka ICOR Indonesia yang mencapai 6,5 menunjukkan betapa tidak efisiennya investasi di Indonesia. Reformasi struktural untuk memperbaiki kinerja kementerian dan lembaga pemerintah mutlak diperlukan.
Salah satu caranya adalah dengan melakukan ‘spending better’ secara konsisten dan berkelanjutan. Setiap anggaran belanja K/L harus efektif dan efisien untuk menghemat anggaran yang signifikan. Pastikan bahwa anggaran pemerintah dialokasikan secara optimal untuk proyek-proyek yang memberikan dampak ekonomi dan sosial positif,” paparnya.
Langkah selanjutnya adalah meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. “Memperbaiki iklim investasi untuk menarik investasi asing langsung harus terus dilakukan. Mendorong berbagai kebijakan yang mendukung investasi di sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan ekonomi tinggi, seperti industri manufaktur, pertambangan, pertanian, perikanan, dan pariwisata,” kata Anis.
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini juga menyebutkan pentingnya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor-sektor tertentu. “Pemerintah baru harus fokus mendukung pengembangan sektor ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing global. Sebagai negara agraris, maritim, dan dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia memiliki nilai tambah untuk terus berkembang,” tambahnya.
Anis mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan utang yang efektif, efisien, dan berkesinambungan. “Pemerintah baru perlu mereview utang-utang yang tidak produktif, menghindari peningkatan utang yang tidak produktif, dan mengalokasikan dana untuk keperluan yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan utang yang tinggi tanpa diikuti pertumbuhan ekonomi yang sebanding menandakan bahwa utang tersebut tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Strategi lainnya menurut Anis adalah penguatan mata uang dan neraca perdagangan. “Stabilitas mata uang nasional sangat penting untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar yang dapat merugikan perekonomian nasional. Terdepresiasinya mata uang rupiah menyebabkan biaya produksi barang yang memiliki komponen impor meningkat, dan beban utang juga semakin berat. Intervensi BI untuk meredam kejatuhan rupiah juga menguras cadangan devisa negara,” tegasnya./ JOURNEY OF INDONESIA
