JAKARTA – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, memberikan peringatan kepada pemerintah terkait penurunan tajam harga komoditas unggulan seperti CPO, mineral, dan batu bara. Penurunan ini menandai berakhirnya era windfall harga komoditas yang telah dinikmati sejak pertengahan Juli 2021. Anis menyatakan, “Turunnya harga komoditas ini berdampak pada penerimaan negara, baik dari pajak maupun PNBP. Realisasi pendapatan negara semester I 2024 hanya mencapai Rp1.320,73 triliun atau 47,1 persen dari APBN 2024, mengalami kontraksi 6,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023.”
Anis, yang juga merupakan anggota DPR RI Komisi XI, menambahkan bahwa dampak penurunan harga komoditas juga dirasakan pada sektor perpajakan. “Penerimaan perpajakan semester I 2024 hanya Rp1.028 triliun atau 44,5 persen dari APBN 2024, terkontraksi 7,0 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa penerimaan negara masih sangat bergantung pada harga komoditas. Pemerintah perlu segera menyusun strategi untuk mengatasi dampak moderasi komoditas,” ujarnya.
Selain itu dirinya juga mengingatkan agar pemerintah tetap konsisten menjalankan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran untuk menghasilkan anggaran berkualitas. Penyerapan belanja sejumlah kementerian/lembaga yang masih di bawah 30% juga perlu mendapat perhatian khusus. “Setiap rupiah belanja pemerintah harus fokus mendukung peningkatan kualitas SDM, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung dan pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan,” tambah Anis.
Anis juga menyoroti implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mulai diterapkan pada APBN 2023. “Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Kita ingin realisasi TKD tahun 2024 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah dalam mengelola potensi ekonominya,” ujarnya.
Sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI, Anis menekankan pentingnya menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal dalam pengelolaan pembiayaan anggaran tahun 2024. “Pemerintah perlu berhati-hati mengelola utang, mengingat pembiayaan utang merupakan komponen terbesar dalam menutup defisit anggaran. Kinerja pembiayaan utang dipengaruhi oleh kondisi portofolio, pasar SBN, serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Pemerintah harus mengelola utang secara hati-hati dengan risiko terkendali melalui komposisi optimal,” jelasnya.
Anis Byarwati berharap ada perbaikan kinerja pada semester II APBN 2024 sehingga target APBN 2024 dapat tercapai. “Keberhasilan APBN 2024 akan menjadi pijakan kuat bagi pemerintahan baru dalam melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam APBN 2025,” pungkasnya./ JOURNEY OF INDONESIA
