JAKARTA – Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS, Anis Byarwati, menekankan bahwa pemerintah harus lebih realistis dalam menetapkan target untuk mencapai Indonesia Maju 2045. Pernyataan ini merespon Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menetapkan target investasi Rp1.900 triliun pada 2025 dan target pendapatan per kapita USD 5.000 – USD 12.000 pada tahun 2030 saat peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0.
“Kami menghargai setiap inovasi dan terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target pembangunan, khususnya menjadi negara maju pada tahun 2045. Namun, pemerintah tidak boleh mengabaikan persoalan mendasar yang masih dihadapi, sehingga target besar tersebut tidak realistis,” ujar Anis pada Rabu (24/7/2024).
Anis juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar seperti kualitas SDM, infrastruktur dasar, serta tumpang tindih aturan dan kelembagaan. “Masalah-masalah ini harus diselesaikan terlebih dahulu untuk membangun fondasi yang kuat dalam meningkatkan kinerja ekonomi ke depan,” jelasnya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini juga menyoroti rendahnya produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. “Saat ini, hampir 10 juta Gen Z yang berusia 15-24 tahun menganggur atau tidak memiliki kegiatan (not in employment, education, and training/NEET), terdiri dari 5,73 juta penganggur perempuan muda dan 4,17 juta penganggur pria muda. Padahal, kita sedang berada dalam bonus demografi,” ungkapnya.
Selain itu, Anis juga menyoroti tingginya biaya ekonomi di Indonesia. “Angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kita masih berada di angka 6.5, lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara peer di kawasan. ICOR menjadi ukuran tingkat efisiensi investasi di masing-masing negara,” ujarnya.
Legislator perempuan PKS ini juga mengingatkan bahwa kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian nasional masih stagnan di angka 18%-19%. “Kontribusi industri manufaktur pernah mencapai 30%. Jangan sampai kita mengalami proses deindustrialisasi. Oleh karena itu, kebijakan pendalaman sektor industri perlu terus dilakukan,” tegas Wakil Ketua BAKN DPR RI tersebut.
Anis menyebutkan pentingnya diversifikasi produk hilirisasi industri agar tidak hanya terfokus pada industri minerba, khususnya nikel yang padat modal. “Konsentrasi tenaga kerja ada pada sektor pertanian dan kelautan. Ini menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan kelautan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” tambahnya.
Anggota Fraksi PKS ini mengingatkan bahwa pemerintah perlu fokus dan sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar terlebih dahulu, sembari terus melakukan inovasi dan terobosan untuk memperbaiki kualitas perekonomian nasional. “Harapannya, kebijakan One Map Policy juga bisa mendukung penyelesaian persoalan-persoalan mendasar yang masih kita hadapi,” urainya./ JOURNEY OF INDONESIA
