JAKARTA – Lebih dari 1.400 titik terpencil di Indonesia kini sudah menyala berkat pendanaan APBN, dan PLN menargetkan jumlah itu membengkak dua kali lipat sebelum tahun 2026 berakhir. Capaian tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam Alignment Forum Program Listrik Desa yang digelar PT PLN (Persero) di Jakarta, Senin (13/7), sebagai tindak lanjut dari arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat pemerataan akses listrik ke seluruh pelosok Tanah Air.
Forum ini bukan sekadar seremoni internal PLN. Di dalamnya berkumpul unsur pemerintah selaku regulator, kejaksaan yang mengawal sisi penegakan hukum, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, asosiasi, hingga mitra kerja PLN. Kehadiran kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam forum tersebut bukan tanpa alasan: pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026, dan dana sebesar itu perlu dikawal ketat agar penyerapannya akuntabel dan tepat sasaran.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa pemerataan akses listrik tidak bisa lagi berhenti di atas kertas sebagai komitmen atau target. Ia mengaitkan langsung program ini dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. “Kami mengapresiasi Presiden Republik Indonesia dan Menteri ESDM untuk mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” ujar Darmawan.
Bagi Darmawan, listrik desa bukan hanya soal kabel dan tiang yang berdiri. Program ini disebutnya turut membuka peluang ekonomi baru, mengangkat kualitas hidup warga, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Ini berfungsi sebagai rantai manfaat yang menurutnya hanya bisa terwujud jika seluruh pemangku kepentingan benar-benar bergerak bersama.
Namun di balik semangat itu, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno mengingatkan satu hal yang kerap luput yakni akurasi data. Tanpa validasi yang ketat, ia khawatir masih ada wilayah yang tertinggal justru karena tidak terdeteksi sejak awal. “Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga pelaksanaan Program Listrik Desa benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Soal skema pendanaan, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna menjelaskan bahwa Program Listrik Desa kini tidak berjalan sendiri. Pemerintah dan PLN telah menyiapkan roadmap yang mengawinkan program ini dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), khusus untuk menjangkau warga tidak mampu yang sebenarnya sudah berada di dekat jaringan PLN namun belum tersambung.
“Kita sudah menyusun roadmap untuk Program Listrik Desa, di mana ini juga kita kombinasikan dengan BPBL atau Bantuan Pasang Baru Listrik. Di sini pemerintah bertugas untuk membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu untuk bisa menyambungkan ke jaringan (listrik),” kata Andriah.
Dari sisi angka, progres program ini terbilang tidak main-main. Hingga April 2026, PLN sudah merealisasikan akses listrik di 1.403 lokasi dengan pendanaan APBN, menjangkau 40.724 rumah tangga. Sebelum tahun 2026 berakhir, PLN bersama pemerintah membidik perluasan ke 2.792 lokasi tambahan, dengan potensi menjangkau 137.266 calon pelanggan baru. Jika angka ini tercapai, akan melipatgandakan dampak program dalam waktu kurang dari setahun.
Sementara itu Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda mencatat penurunan signifikan jumlah desa gelap di wilayahnya dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi tinggal 43 desa pada 2026. “Kami berharap penyelesaian desa yang menjadi carry over tahun 2025 maupun tambahan Program Lisdes 2026 dapat segera dituntaskan sehingga seluruh desa yang tersisa memperoleh akses listrik. Kami mengapresiasi dukungan PLN,” ujar Sherly.
Senada dengan pernyataan dari Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid yang menyebutkan kesiapannya untuk mempermudah proses perizinan di lapangan agar pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak tersendat birokrasi. Dirinya menegaskan jika pihaknya mendukung percepatan pembangunan kelistrikan di Sulawesi Tengah. Respon cepat akan diberikan jika ada kendala di lapangan karena listrik merupakan fondasi penting bagi investasi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi./ JOURNEY OF INDONESIA | iBonk
