JAKARTA — Pemerintah menaruh harapan besar pada sektor ekonomi kreatif untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengajukan anggaran sebesar Rp2,34 triliun untuk mendanai program-program strategis pada tahun 2026. Usulan ini sejalan dengan target ambisius pemerintah, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif sebesar 6,12% dan penciptaan lebih dari 27 juta lapangan kerja.
Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyampaikan langsung usulan tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (9/7), di Gedung DPR/MPR RI. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat subsektor unggulan seperti kuliner, kriya, fesyen, aplikasi, gim, musik, film, animasi, dan video.
“Untuk mencapai target 6,12% PDB dan 27,66 juta tenaga kerja di 2026, kami butuh dukungan kuat dari DPR RI. Pengembangan sektor ini akan dimulai dari daerah, karena potensi ekraf di berbagai provinsi sangat luar biasa,” tutur Riefky dalam forum resmi tersebut.
Dalam pemaparannya, Riefky juga menjelaskan bahwa strategi Kemenparekraf mencakup pengembangan kekayaan intelektual, penguatan rantai pasok antar subsektor, serta peningkatan ekspor produk kreatif yang bersifat intangible, seperti aplikasi dan animasi. Tak kalah penting, Kemenekraf juga akan memfokuskan program di 15 provinsi dengan modalitas tertinggi di bidang ekraf.
Kementerian ini menargetkan pertumbuhan ekspor sebesar 5,96% dan pertumbuhan investasi sebesar 8,08% di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2029. “Kegiatan kami dirancang untuk tidak hanya memperkuat hulu dan hilir subsektor prioritas, tetapi juga menjadikan ekraf sebagai penggerak utama sektor lain,” jelas Riefky.
Sementara itu, pimpinan rapat, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyatakan bahwa Komisi VII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tersebut. Namun, ia meminta Kemenparekraf untuk segera menyampaikan dokumen dan data teknis pendukung secara lengkap dan transparan.
“Yang paling penting adalah ekraf digital dan teknologi seperti AI. Kami berharap ada pelatihan konkret yang menyasar SDM kreatif, agar pelaku usaha lokal mampu bersaing di era ekonomi digital global,” kata Saras.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis budaya. “Banyak pelaku kreatif dari daerah yang sudah berprestasi di tingkat internasional, termasuk di bidang animasi. Kemenparekraf perlu memberi mereka panggung dan penghargaan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, hadir pula Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Lamhot Sinaga, serta seluruh anggota Komisi VII. Menteri Riefky didampingi para pejabat tinggi Kemenparekraf, termasuk eselon 1 dan 2, sebagai wujud keseriusan dalam mendorong akselerasi sektor ekonomi kreatif Indonesia./ JOURNEY OF INDONESIA | iBonk
