JAKARTA – Tiga agenda besar dunia soal iklim, kebencanaan, dan pembangunan berkelanjutan sejatinya sudah punya peta jalan masing-masing lewat Paris Agreement, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, dan Sustainable Development Goals (SDGs). Masalahnya, ketiganya kerap berjalan di jalur terpisah. Persoalan itulah yang coba dijawab Indonesia lewat rangkaian Road to The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026, yang dibuka melalui Seminar Nasional bertajuk “Menuju Resiliensi Berkelanjutan” pada 30 Juni 2026 di Jakarta.
Seminar yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Program SIAP SIAGA kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana ini menjadi pembuka dari serangkaian dialog kebijakan yang akan bermuara pada The 3rd GFSR 2026 pada 9-10 September mendatang.
Mengusung tema “Integrate the Architecture: Unifying Governance for Resilience”, forum ini mempertemukan pemerintah, organisasi internasional, akademisi, mitra pembangunan, sektor swasta, hingga masyarakat sipil dalam satu meja diskusi.
Senior Program Manager DFAT Kedutaan Australia di Jakarta, Riri Silalahi, menyoroti bahwa persoalan dunia saat ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan yang terpecah-pecah antarsektor. Ia menegaskan perlunya ruang bersama yang bisa mempertemukan kepentingan berbagai pihak sekaligus memastikan komitmen global benar-benar terwujud di lapangan.
“Kami meyakini bahwa tantangan global saat ini tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan yang masih berjalan secara terfragmentasi. Diperlukan ruang kolaborasi yang mampu mempertemukan berbagai kepentingan, memperkuat sinergi antar-agenda, dan memastikan bahwa komitmen internasional dapat terwujud nyata. Sinergi ini merupakan wujud kontribusi kami, bukan hanya sebagai bagian dari percakapan global, tetapi sebagai salah satu penyelenggara ruang pertemuan untuk membangun solusi bersama,” tegasnya.
Pandangan senada disampaikan Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan Kementerian Keuangan, Boby Wahyu Hernawan. Menurutnya, kebijakan yang baik hanya bisa lahir dari proses dialog terbuka yang menyerap pengalaman dan praktik baik dari berbagai pihak, bukan dirumuskan secara instan.
“Setiap kebijakan yang baik harus dibangun di atas pengetahuan, pengalaman, dan dialog yang terbuka. Karena itu, policy dialogue seperti Road to GFSR menjadi penting untuk memastikan bahwa berbagai praktik baik, pembelajaran, dan tantangan implementasi dapat dirumuskan menjadi rekomendasi yang relevan, aplikatif, dan mampu memperkuat arah kebijakan nasional maupun global,” ujarnya.
Alasan mengapa penyelarasan tiga agenda besar ini tidak bisa dirampungkan hanya dalam forum dua hari terletak pada kompleksitas persoalan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Karena itu, Road to GFSR 2026 dirancang sebagai rangkaian dialog bertahap yang menghimpun perspektif dan rekomendasi lintas sektor, sebelum semuanya disintesis dalam forum utama pada September mendatang.
Team Leader SIAP SIAGA Palladium, Lucy Dickinson, menekankan bahwa komitmen global baru punya arti bila diterjemahkan menjadi aksi yang saling terhubung antarpemangku kepentingan. “Komitmen global hanya akan memiliki arti apabila mampu diterjemahkan menjadi aksi yang saling terhubung, dan kemitraan internasional ini menjadi semakin penting karena tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks. Ketika komunitas internasional, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil bekerja dalam arah yang sama, kita memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk menghasilkan perubahan yang nyata,” ucapnya.
Dengan pendekatan bertahap ini, GFSR 2026 pada September nanti tidak akan dimulai dari nol, melainkan menjadi puncak dari proses pembelajaran dan perumusan kebijakan yang sudah berjalan sejak jauh hari.
Agar hasil dialog kebijakan tidak berhenti di atas kertas, The 3rd GFSR 2026 akan digelar berbarengan dengan The 5th Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) 2026, sebagai bagian dari Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026.
Pada edisi kelimanya ini, ADEXCO diproyeksikan tak sekadar menjadi ajang pameran, melainkan ruang pertemuan antara inovasi teknologi kebencanaan dengan kebutuhan nyata di lapangan mulai dari pengurangan risiko, kesiapsiagaan, respons darurat, hingga pemulihan pascabencana.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati, menilai kembalinya GFSR dalam rangkaian ADEXCO tahun ini menjadi penanda penting penyatuan antara kebijakan dan implementasi. “Kembalinya GFSR dalam penyelenggaraan ADEXCO tahun ini memperkuat upaya kita untuk menghubungkan dialog kebijakan dengan implementasi di lapangan. Ketika inovasi, teknologi, praktik baik, dan arah kebijakan dipertemukan dalam satu platform, kolaborasi yang terbangun akan menghasilkan solusi yang lebih relevan dan lebih siap diterapkan dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana,” ujarnya.
Rangkaian Road to GFSR 2026 hadir di tengah tenggat yang kian dekat dengan target berbagai komitmen global menuju 2030 menyisakan waktu yang tidak banyak. Lewat forum ini, Indonesia berupaya menghadirkan ruang kolaborasi yang menghubungkan kebijakan, inovasi, dan implementasi secara sistematis, sekaligus memastikan langkah menghadapi perubahan iklim, risiko bencana, dan tantangan pembangunan berkelanjutan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Bila penyelarasan tiga kerangka besar dunia ini benar-benar terwujud, transformasi Indonesia menuju pusat ketahanan sekaligus inovasi teknologi kebencanaan dunia bukan lagi sekadar wacana dalam forum internasional./ JOURNEY OF INDONESIA | Morteza
