JAKARTA – Keamanan dan kenyamanan wisatawan menjadi perhatian utama Kementerian Pariwisata dalam membangun ekosistem pariwisata nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa perlindungan terhadap wisatawan tak bisa hanya bergantung pada satu pihak, melainkan harus melibatkan kolaborasi menyeluruh dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas lokal.
Pernyataan ini disampaikan Menpar dalam Rapat Koordinasi Kementerian/Lembaga Terkait Isu Keselamatan Wisatawan di Destinasi Wisata, yang digelar secara daring pada Rabu, 2 Juli 2025. Dalam arahannya, ia menyoroti pentingnya sistem keselamatan yang solid sebagai fondasi dari keberlanjutan industri pariwisata. “Satu insiden saja bisa meruntuhkan kepercayaan global terhadap destinasi wisata kita. Target kita adalah zero accident di seluruh kawasan wisata Indonesia,” tegasnya.
Langkah konkret yang dirancang Kemenpar mencakup penyusunan peta isu keselamatan berdasarkan karakteristik destinasi, penyelarasan regulasi dan SOP lintas lembaga, hingga penguatan sistem mitigasi risiko dan peringatan dini. Tak hanya itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penertiban perizinan, serta pengawasan terhadap wahana hiburan dan ekowisata juga menjadi prioritas.
“Keselamatan bukan lagi pilihan, tapi keharusan jika kita ingin membangun pariwisata berkualitas,” tegas Menteri Widiyanti. Ia berharap seluruh pihak dapat segera menyepakati kebijakan lintas sektor yang dapat diimplementasikan secara terpadu di lapangan, demi menciptakan rasa aman bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Hariyanto, turut memaparkan bahwa saat ini telah disusun 43 jenis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor pariwisata, dengan 14 di antaranya masuk kategori risiko keselamatan tinggi. Menurutnya, penyesuaian standar di lapangan menjadi tugas penting agar tidak ada celah dalam sistem keselamatan destinasi.
Sorotan juga datang dari Badan SAR Nasional (Basarnas), Emy Freezer, selaku Kasubdit Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Basarnas, menekankan pentingnya kehadiran rute evakuasi standar dan titik penyelamatan di lokasi-lokasi wisata, khususnya di destinasi ekstrem seperti pegunungan dan laut. Ia mengungkapkan, banyak area wisata yang masih belum memiliki SOP tanggap darurat yang terintegrasi, sistem pemantauan terpadu, ataupun peta risiko yang memadai.
“Kami mendorong terbentuknya roadmap nasional ‘Safe Tourism 2025’ sebagai acuan bersama lintas sektor. Ini penting agar keselamatan wisatawan tidak hanya menjadi slogan, tapi benar-benar diimplementasikan dari hulu ke hilir,” ungkap Emy.
Dengan meningkatnya jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara pascapandemi, urgensi penanganan keselamatan menjadi semakin tinggi. Keselamatan kini menjadi elemen krusial dalam menarik wisatawan modern yang semakin selektif terhadap faktor keamanan.
Melalui kolaborasi yang kuat dan standar yang terintegrasi, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan kualitas destinasi wisatanya, tapi juga memperkuat posisi sebagai negara tujuan wisata kelas dunia yang menjunjung tinggi keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan./ JOURNEY OF INDONESIA | iBonk
