JAKARTA — Di atas kertas, statistik pariwisata nasional tampak berkilau dengan grafik kunjungan yang terus menanjak. Namun, di balik narasi kesuksesan tersebut, denyut nadi industri perhotelan justru menunjukkan fenomena yang kontradiktif. Lonjakan wisatawan ternyata tidak serta-merta menjadi jaminan bagi kesehatan finansial para pelaku usaha di lapangan.
Founder dan CEO Mora Group, Andhy Irawan, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi ketimpangan kinerja yang nyata di sektor akomodasi. Sementara sebagian hotel mulai menikmati pemulihan, banyak pelaku usaha lain yang justru masih terjepit dalam tekanan pendapatan, berjuang menghadapi biaya operasional yang kian melambung tinggi. Kondisi ini menjadi sinyal kuat adanya sumbatan dalam ekosistem pariwisata yang belum terintegrasi dengan baik.
Dalam diskusi Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Forwaparekraf) bertajuk “Di Balik Klaim Pertumbuhan Pariwisata: Perspektif Bisnis Hotel” pada Selasa (3/2), Andhy menekankan bahwa indikator kesuksesan pariwisata tidak boleh hanya terpaku pada angka-angka makro. Menurutnya, pertumbuhan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika diikuti oleh penguatan pengaturan ekosistem secara menyeluruh.
“Kalau bicara pertumbuhan pariwisata, tidak bisa dilihat dari satu sisi,” ujar Andhy. Ia menilai bahwa perbedaan performa antar-destinasi dan antar-pelaku usaha membuktikan bahwa dampak ekonomi pariwisata belum terdistribusi secara merata. Dalam pandangannya, pemerintah harus memposisikan diri secara tegas sebagai regulator dan dirigen ekosistem, bukan justru masuk ke dalam ranah teknis bisnis sebagai pelaku langsung.
Sorotan tajam juga diarahkan pada strategi promosi internasional. Meski mengapresiasi kehadiran Indonesia dalam berbagai bursa pariwisata dunia, Andhy melihat adanya celah dalam efektivitas kegiatan tersebut. Upaya jemput bola ke luar negeri dinilai masih minim target dan indikator kinerja utama (KPI) yang konkret. “Kita ikut setiap tahun, tapi targetnya belum detail, KPI-nya juga belum jelas,” tegasnya.
Tanpa parameter yang spesifik, sulit bagi industri untuk mengukur sejauh mana aktivitas promosi tersebut mampu mendongkrak tingkat okupansi hotel secara nyata atau memberikan dampak jangka panjang bagi keberlangsungan usaha di tanah air.
Di sisi lain, persoalan regulasi di tingkat daerah menjadi “kerikil dalam sepatu” bagi industri perhotelan formal. Andhy menyoroti lemahnya pengawasan terhadap akomodasi berbasis sewa jangka pendek atau short-term rental yang menjamur tanpa aturan main yang setara. Ketimpangan ini mencakup aspek perizinan, standar operasional, hingga kewajiban perpajakan.
Pemerintah daerah dianggap cenderung permisif terhadap kehadiran akomodasi non-hotel ini. Padahal, tanpa basis data yang solid dan pengawasan yang ketat, kebijakan pariwisata akan sulit diterapkan secara konsisten. Kondisi ini berisiko menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat yang pada akhirnya dapat menggerus kesehatan industri perhotelan yang selama ini menjadi tulang punggung sektor pariwisata.
Andhy meyakini bahwa penguatan tata kelola, mulai dari hulu di level promosi hingga hilir di level pengawasan daerah, adalah syarat mutlak. Transformasi ini diperlukan agar pertumbuhan pariwisata Indonesia tidak sekadar menjadi ornamen angka di atas meja birokrasi, melainkan menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh dan berkeadilan bagi seluruh pelaku industri./ JOURNEY OF INDONESIA | iBonk
