JAKARTA – Dalam Pidato Menteri Keuangan pada Jum’at 19 Mei 2023, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024, dimana pertumbuhan ekonomi diusulkan dalam rentang 5,3% hingga 5,7%.
Hal tersebut mendapatkan respon dari Dr. Anis Byarwati dalam Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta silam, yang menyikapi proyeksi ekonomi Indonesia di tahun 2024 perlu lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang ada. Anggota Komisi XI Fraksi PKS dan Ketua Bidang Ekuin DPP PKS tersebut menegaskan bahwa pengaruh tersebut dikarenakan ketidakpastian kondisi ekonomi global dan mulai melandainya harga komoditas unggulan Indonesia di pasar Internasional.
“Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 sangat optimis. Namun pemerintah perlu lebih realistis, berkaca pada pertumbuhan ekonomi Triwulan-I 2023, dimana harga komoditas unggulan kita mulai menurun, kelapa sawit, batu bara, minyak mentah dan gas alam, yang berdampak pada ekspor komoditas dan neraca perdagangan yang mengalami penurunan secara quarterly (q-to-q). Dibandingkan Q4-2022, ekonomi Indonesia pada Q1- 2023 terkontraksi sebesar 0,92% (q-to-q), walaupun masih tumbuh sebesar 5,03% (y-on-y)”, jelas legislator perempuan dari FPKS tersebut.
Pemerintah sangat optimis pertumbuhan ekonomi terus di atas 5% dalam enam kuartal berturut-turut. Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 4,33% (yoy) pada bulan April 2023. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Anggota Komisi XI juga menyampaikan trend pemulihan ekonomi global masih menghadapi sejumlah tantangan.
“PMI Manufaktur Global kembali terkontraksi di akhir Triwulan I 2023. Aktivitas manufaktur di hampir 60 persen negara G-20 dan ASEAN-6 juga masih mengalami kontraktif, pada angka 27,3 persen. Bahkan beberapa lembaga internasional seperti IMF dan World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi global stagnan pada angka 2,7 hingga 3,0%. Sedangkan untuk perekonomian Indonesia tahun 2024, diprediksi berkisar antara 4,8% hingga 5,1%”, papar Anis.
Pembahasan KEM-PPKF dan RAPBN 2024 merupakan Pembicaraan Pendahuluan dalam merancang APBN 2024. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu fokus dan memiliki skala prioritas dalam merancang kebijakan APBN 2024 ditengah kondisi global yang masih tidak menentu serta kondisi dalam negeri sendiri yang memasuki periode transisi kekuasaan menuju Pemerintahan baru pada tahun 2024 nanti.
“APBN 2024 harus mampu menjawab tantangan yang tidak ringan, baik dari luar mapun dari dalam negeri sendiri. Menjaga sumber penerimaan dari sektor perpajakan yang mulai membaik dan perlu terus ditingkatkan, serta memastikan spending better terlaksana dengan efektif dan konsisten. Selain itu, janji Pemerintah untuk menuntaskan stunting dan kemiskinan ekstrem akan terus kami kawal”, ungkap Anis.
Tahun 2024 Indonesia sedang memasuki puncak pelaksanaan demokrasi yaitu Pemilu Legislatif dan Presiden, tentu kita berharap pelaksanaanya dapat berjalan baik dan lancar, agar tingkat kepercayaan publik dan dunia internasional semakin tinggi terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Kita tentunya menginginkan situasi politik Indonesia pada tahun 2024 tetap stabil dan terkendali, hasil Pemilu akan menjadi cerminan bagi kehendak rakyat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik agar fundamental ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih kuat dan kokoh di masa yang akan datang”, tutup Anis./ JOURNEY OF INDONESIA
