JAKARTA – Komisi XI DPR RI beserta mitra Komisi XI, termasuk Sekjen Kemenkeu, BAPPENAS, BPK, dan OJK, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Klungkung, Bali, pada Rabu (7/12/2023). Halini dilakukan sebagai bagian dari masa reses mereka, untuk memberikan gambaran perkembangan, capaian, dan permasalahan di daerah tersebut.
Pada kesempatan tersebut Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan catatannya, seperti menyoroti pernyataan Kementerian Keuangan mengenai kinerja realisasi APBN Provinsi Bali pada triwulan ketiga yang dinilai sangat baik.
Sementara BAPPENAS menunjukkan beberapa hal yang perlu diperbaiki dan belum terkategori baik. Anis menyatakan kesulitan untuk memahami kedua pernyataan tersebut secara bersamaan, menyebutnya sebagai “korelasi yang agak rumit”.
Anis juga mengingatkan tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Ia menyoroti permasalahan umum yang terjadi setiap tahun terkait TKDD, di mana ketidaklengkapan juknis dapat menyebabkan kesulitan bagi daerah. Proporsi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pusat di sebagian besar daerah adalah sebesar 20%-80%, dengan Anis menekankan bahwa keterlambatan transfer dari pusat dapat menghambat pembangunan di daerah.
“Jika transfer dari pusat telat, daerah kesulitan,” kata Anis. ”Hal ini menunjukkan, kemandirian fiskal daerah belum tercapai,” sebut Anis Byarwati.
Anis menyoroti bahwa kemandirian fiskal daerah belum tercapai, terutama saat transfer dari pusat terlambat atau dana tidak dapat dicairkan karena juknis yang belum lengkap. Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan perlu memperbaiki masalah-masalah yang terjadi berulang setiap tahun.
Selain itu, Anis mengingatkan pentingnya melihat dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan penduduk di daerah metropolitan. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menjamin kesejahteraan penduduknya. Oleh karena itu, Anis menyarankan agar BPK melibatkan data mengenai kesejahteraan penduduk di daerah metropolitan dalam audit keuangan daerah.
Dengan demikian, kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Klungkung, Bali, menjadi kesempatan untuk menggali masalah-masalah ekonomi dan keuangan daerah serta menyoroti perlunya perbaikan dalam mekanisme transfer ke daerah untuk mendukung pembangunan lokal./ JOURNEY OF INDONESIA
